Kematian WNI di Kamboja Melonjak, Puan Maharani Minta Negara Jangan Tinggal Diam!
Lonjakan kematian WNI terus bertambah di Kamboja yang mencapai 75 persen menjadi perhatian serius Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Angka ini didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam praktik penipuan daring (online scam) dan eksploitasi digital. Puan mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap PMI agar tragedi kematian tak terus berulang dan menjadi momentum peningkatan sistem perlindungan pekerja migran di luar negeri. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran KEPPOO INDONESIA.
Lonjakan Kematian WNI di Kamboja dan Data Terkini
Lonjakan kematian Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja menjadi perhatian serius karena meningkat hingga 75 persen pada awal tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya. Data resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat sebanyak 28 kasus kematian WNI hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini. Meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2024, tercatat 92 kematian WNI di negara tersebut, naik sekitar 24,3 persen dari tahun sebelumnya. Penyebab utama kematian meliputi penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, gagal ginjal, serta kecelakaan lalu lintas.
Namun, peningkatan jumlah kematian ini juga sangat terkait dengan maraknya praktik penipuan daring (online scam). Yang membuat banyak PMI berada dalam kondisi kerja rentan dan berisiko. Selain kematian, KBRI Phnom Penh juga melaporkan lonjakan dramatis kasus WNI bermasalah yang ditangani mencapai 1.301 kasus dalam tiga bulan pertama 2025. Naik 174 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Mayoritas kasus sekitar 85 persen berkaitan dengan praktik ilegal seperti penipuan daring dan judi online yang melibatkan para pekerja migran Indonesia secara langsung. Data ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian dan perlindungan lebih serius terhadap PMI di Kamboja. Agar tragedi kematian maupun eksploitasi yang terus meningkat dapat dicegah dan ditangani dengan baik.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!
Puan Maharani Desak Negara Jangan Diam
Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam menghadapi lonjakan kematian WNI di Kamboja. Yang sangat mengkhawatirkan akibat praktik penipuan daring. Puan menekankan bahwa fenomena ini bukan lagi sekadar masalah domestik.
Melainkan sudah menjadi darurat kawasan yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Ia mengingatkan bahwa korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami kerugian fisik hingga mengorbankan nyawa. Sehingga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) harus menjadi prioritas utama negara.
Lebih jauh, Puan Maharani menegaskan pemerintah wajib memaksimalkan perlindungan melalui edukasi, pengawasan ketat. Dan kerja sama antarnegara dalam menghadapi sindikat kejahatan lintas negara yang berbasis digital, terutama kejahatan online scam. Ia mengusulkan penguatan peran ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) sebagai langkah kolektif kawasan untuk melindungi hak-hak PMI dan korban eksploitasi digital.
Baca Juga: Aura Cinta, Gadis yang Lagi Viral Usai Debat Dengan Dedi Mulyadi Soal Wisuda
Fakta di Lapangan, Penipuan Daring dan Eksploitasi Berat
Fenomena penipuan daring yang menjerat Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja mengungkap fakta pahit di lapangan. Di mana banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang direkrut dengan janji pekerjaan mudah dan penghasilan tinggi justru mengalami eksploitasi berat.
Para korban seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat memberatkan, tanpa menerima gaji yang layak. Bahkan dihadapkan pada ancaman fisik seperti kekerasan dan penyiksaan apabila tidak memenuhi target penipuan yang ditentukan. Tidak jarang mereka pula menghadapi tekanan psikologis dan risiko kehilangan nyawa akibat kondisi kerja yang ekstrem tersebut.
Selain itu, praktik eksploitasi ini seringkali disertai dengan situasi perdagangan orang (TPPO) di mana WNI dikirim secara ilegal dan tidak melalui jalur resmi pemerintah. Banyak dari mereka yang bekerja secara ilegal tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan menjadi korban intimidasi, pengurungan, dan manipulasi.
Kasus-kasus kematian yang meningkat drastis juga mengindikasikan betapa buruknya kondisi kerja dan perlakuan yang mereka terima di lapangan. Yang tidak hanya menimbulkan dampak ekonomis tetapi juga tragedi kemanusiaan yang serius.
Peran ASEAN dan Gugus Tugas Perlindungan PMI
Puan Maharani mengajak Indonesia untuk mendorong kerja sama secara regional melalui ASEAN dalam membangun protokol perlindungan yang kuat bagi pekerja migran. Ia meminta ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) untuk memperluas mandat dan berfungsi sebagai respons kolektif dalam mengatasi kejahatan lintas negara, termasuk yang berbasis digital seperti online scam.
Mandat TFAMW juga perlu mencakup perlindungan terhadap eksploitasi digital dan penanganan korban. Serta koordinasi antarnegara yang lebih baik dalam pendataan dan perlindungan pekerja migran. Puan menekankan bahwa langkah ini harus menjadi bentuk kolaborasi strategis untuk menyelamatkan PMI dari bahaya yang semakin kompleks.
Upaya Pencegahan dan Edukasi Masyarakat
Salah satu solusi jangka panjang yang didorong Puan adalah peningkatan edukasi dan literasi digital di kalangan masyarakat. Kampanye yang menyasar calon PMI dan masyarakat luas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas risiko penipuan daring dan pentingnya menggunakan jalur resmi kerja migran.
Pengawasan ketat terhadap iklan perekrutan kerja di media sosial dan penegakan hukum terhadap agen ilegal juga dianggap sangat penting untuk menutup jalur tipu daya perekrutan ilegal yang selama ini mengelabui banyak pekerja.
Komitmen DPR Untuk Bersama Pemerintah Lindungi PMI
Dalam menghadapi fenomena memprihatinkan ini, Puan Maharani berjanji bahwa DPR RI akan terus mengawal dan berkolaborasi dengan pemerintah serta aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi PMI. Termasuk mereka yang berangkat melalui jalur non-prosedural. Dia optimis upaya sinergi ini dapat meredam angka kematian dan memperbaiki kondisi pekerja migran.
Puan mengajak semua pihak untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum kolaborasi nasional dan regional sehingga tragedi kematian PMI di Kamboja maupun wilayah lain bisa diminimalisir melalui langkah-langkah preventif serta penanganan korban yang lebih humanis dan efektif.
Kesimpulan
Lonjakan kematian WNI di Kamboja sebesar 75 persen pada awal 2025 terutama disebabkan oleh keterlibatan banyak PMI dalam praktik penipuan daring yang berisiko tinggi, serta penyakit kronis dan kondisi kerja ilegal yang memperburuk keselamatan mereka menanggapi hal ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran melalui edukasi, pengawasan perekrutan, kerja sama internasional. Dan peningkatan literasi digital guna mencegah eksploitasi dan memastikan keselamatan WNI di luar negeri.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
