Kisruh Mutasi Letjen Kunto, Panglima TNI Disebut Lakukan Pembangkangan
Kisruh terkait mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo telah memicu perdebatan tajam di kalangan militer dan pemerintahan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disebut melakukan pembangkangan karena proses mutasi tersebut dianggap melanggar tata aturan yang berlaku dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Dibawah ini KEPPOO INDONESIA akan membahas keputusan mutasi yang kemudian dibatalkan menimbulkan kekisruhan dan spekulasi mengenai adanya intervensi pihak luar dalam mekanisme rotasi perwira tinggi TNI.
Proses Mutasi Letjen Kunto yang Kontroversial
Mutasi Letjen Kunto dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) sempat diumumkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Namun, mutasi ini berjalan tidak sesuai dengan prosedur panjang yang diwajibkan dalam Wanjakti, mulai dari pemeriksaan pada tingkat staf hingga persetujuan Panglima TNI. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai mutasi yang langsung ditandatangani dan diumumkan oleh Panglima TNI. Sebagai tindakan pembangkangan karena melewati tahapan yang diatur secara formal.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!
Dugaan Intervensi Pihak Luar Dalam Mutasi
Kisruh mutasi ini juga memunculkan dugaan adanya arahan dari luar institusi TNI, khususnya dari mantan Presiden Joko Widodo. Disebut memiliki kaitan dengan keputusan mutasi Letjen Kunto, yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa arahan dari Presiden saat ini, Prabowo Subianto, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI sudah seharusnya menjadi acuan mutasi. Tapi mutasi Letjen Kunto yang tidak berdasarkan perintah dari Presiden tersebut dianggap tidak benar dan menimbulkan kegaduhan internal.
Baca Juga:
Pembatalan Mutasi & Dampaknya
Satu hari setelah pengumuman mutasi, Panglima TNI membatalkan keputusan tersebut bersama dengan pembatalan mutasi enam perwira tinggi lain melalui Surat Keputusan baru. Pembatalan ini dinilai sebagai usaha untuk meredam polemik dan memperbaiki prosedur yang sempat dilanggar.
Meski demikian, pembatalan tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai sistem mutasi di TNI dan keberadaan intervensi dari aktor politik yang tidak sesuai mekanisme.
Kritik Dari Mantan Kepala Badan Intelijen
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda (purn) Soleman B Ponto, mengomentari situasi ini dengan tegas. Ia menilai bahwa kisruh mutasi Letjen Kunto merupakan indikasi bahwa “mesin” di tubuh TNI perlu diperbarui.
Soleman menyoroti pentingnya perbaikan sistem rotasi dan disiplin di institusi militer agar kejadian seperti ini tidak terulang. Ia mengusulkan adanya langkah penyelamatan atau rescue dalam tubuh TNI agar stabilitas dan profesionalisme tetap terjaga.
Respons dan Klarifikasi dari Mabes TNI
Mabes TNI melalui Kepala Pusat Penerangan, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, memberikan klarifikasi bahwa penangguhan mutasi. Perwira yang memiliki tugas di organisasi sebelumnya, bukan terkait isu luar seperti sikap purnawirawan atau intervensi politik.
Ia menjelaskan bahwa keputusan mutasi harus diperhatikan seluruh aspek administratif agar tidak ada tanggungan tugas yang belum terselesaikan ketika mutasi dilakukan.
Kesimpulan
Kisruh mutasi Letjen Kunto menjadi cerminan tantangan tata kelola internal TNI dan hubungan antara institusi militer dengan kekuasaan politik. Pengamat dan sejumlah anggota DPR serta mantan pejabat militer mengingatkan pentingnya aturan mutasi yang jelas dan transparan. Agar tidak memunculkan konflik internal serta menghindari pengaruh luar dalam pengambilan keputusan.
Kejadian ini juga mendorong evaluasi terhadap mekanisme mutasi guna menjaga profesionalisme dan kredibilitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Simak dan ikuti terus informasi yang lebih menarik tentang berita terlengkap yang akan kami berikan setiap harinya di Berita Viral.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kupang.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari independenmedia.id
