Ketika Siswa Bertanya, Jika Pejabat Main Judol, Bisakah Dihukum?
Pertanyaan menggelitik muncul dari seorang siswa di Labuan Bajo saat sesi tanya jawab dengan jaksa penegak hukum.
“Jika pemerintah atau pejabat negara ikut bermain judi online (judol), apakah bisa dihukum?” Pertanyaan ini tidak hanya tajam, tapi juga menggambarkan keresahan generasi muda terhadap maraknya praktik judi online yang bahkan disebut-sebut menyentuh kalangan pejabat. Berikut ini KEPPOO INDONESIA akan membahas jika pejabat main judol, bisakah dihukum?
Judi Online Masalah Serius di Indonesia
Judi online saat ini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Meski ilegal, praktik ini terus tumbuh dengan jutaan pengguna dan transaksi triliunan rupiah. Pemerintah sendiri telah memblokir ribuan situs, namun banyak yang muncul kembali dengan nama berbeda.
Yang membuat situasi lebih parah adalah adanya dugaan keterlibatan aparat, bahkan pejabat negara, baik sebagai pengguna maupun sebagai pelindung aktivitas ilegal tersebut. Ini memunculkan pertanyaan mendasar siapa yang akan menindak jika pelakunya adalah orang-orang di dalam pemerintahan?
Apakah Pejabat Negara Kebal Hukum?
Secara hukum, tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa setiap bentuk perjudian, termasuk online, adalah tindak pidana.
Namun dalam praktiknya, proses hukum terhadap pejabat seringkali rumit. Ada prosedur khusus jika pelakunya adalah anggota legislatif, eksekutif, atau aparat penegak hukum. Misalnya, harus melalui izin Presiden atau Dewan Kehormatan tertentu. Ini kerap menimbulkan kesan bahwa mereka bisa lolos dari jeratan hukum.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS, Segera download!
Peran Penegak Hukum Siapa yang Bisa Bertindak?
Dalam kasus seperti ini, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (jika melibatkan korupsi dana negara) memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak. Jaksa Agung, saat menjawab pertanyaan siswa tersebut, menegaskan bahwa hukum tidak membedakan siapa pelakunya. Jika terbukti bersalah, bahkan pejabat tertinggi pun bisa dihukum.
Namun, masalahnya terletak pada proses pembuktian dan keberanian institusi untuk bertindak tegas. Tanpa tekanan publik dan transparansi, banyak kasus berhenti di tengah jalan atau menguap tanpa kejelasan.
Baca Juga: Viral! Kecelakaan Hebat Motor dan Mobil di Bintaro, 2 Orang Terluka Parah
Peran Masyarakat dan Media
Pertanyaan siswa tadi menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk generasi muda, punya kesadaran hukum yang semakin tinggi. Ini adalah sinyal positif bagi demokrasi dan penegakan hukum.
Masyarakat bisa berperan dalam mendorong akuntabilitas lewat pelaporan, pengawasan, dan menyuarakan pendapat melalui media sosial, petisi, atau forum publik. Media juga punya peran penting untuk terus menyoroti isu ini agar tidak tenggelam.
Tanpa tekanan dari publik dan sorotan media, akan sangat sulit mendorong penindakan terhadap pelaku judi online yang memiliki kekuasaan.
Pendidikan Hukum Sejak Dini Kunci Perubahan
Pertanyaan cerdas dari siswa di Labuan Bajo tidak muncul tiba-tiba. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum sejak dini, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Anak-anak dan remaja harus dibekali pemahaman bahwa hukum berlaku untuk semua orang dan bahwa mereka pun punya hak untuk bertanya, mengkritisi, bahkan menuntut keadilan.
Kesadaran hukum yang tumbuh sejak usia muda akan melahirkan generasi yang tidak takut bersuara dan berani mengawal nilai keadilan. Ini menjadi pondasi penting untuk membangun bangsa yang bersih dari praktik korup dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulan
Pertanyaan seorang siswa tentang apakah pejabat pemerintah bisa dihukum jika terlibat judi online adalah bentuk kritik sekaligus harapan akan tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Dalam sistem hukum Indonesia, semua warga negara termasuk pejabat bisa dan harus ditindak jika melanggar hukum.
Namun, penegakan hukum terhadap kalangan elite kerap tidak mudah. Diperlukan keberanian aparat, dukungan masyarakat, dan peran media agar keadilan benar-benar ditegakkan. Yang paling penting, pertanyaan seperti itu harus terus muncul dari anak-anak muda di seluruh Indonesia karena dari sanalah perubahan bermula.
Simak dan ikuti terus informasi yang lebih menarik tentang berita terlengkap yang akan kami berikan setiap harinya di KEPPOO INDONESIA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar pertama dari detikbali
- Gambar kedua dari suara surabaya
