Jakarta Menuju Layar Dunia: Menguak Potensi Film Commission Mirip Busan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk Komisi Film Jakarta (Jakarta Film Commission) langkah strategis sebagai kota sinema.
Pembentukan lembaga ini akan meniru keberhasilan komisi film di negara-negara lain seperti Korea, Hongkong, Tokyo, dan Belanda. Dengan harapan dapat memberikan insentif, menyederhanakan proses perizinan, dan menyediakan fasilitas pendukung lainnya.
Dibawah ini KEPPOO INDONESIA akan membahas inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk mendukung industri film nasional dan mendorong Jakarta menjadi pusat perfilman yang kompetitif secara global.
Jakarta Film Commission
Jakarta Film Commission dibentuk sebagai lembaga pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service/OSS) untuk mendukung industri film nasional. Komisi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempromosikan lokasi syuting di Jakarta, dan memperluas kolaborasi internasional.
Dengan menyediakan akses mudah ke sumber daya dan insentif, Jakarta Film Commission diharapkan dapat mendorong kreativitas pembuat film. Wakil Gubernur DKI Rano Karno, seorang aktor veteran, menyatakan bahwa Jakarta tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pendorong utama transformasi.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS, Segera download!
Potensi Industri Perfilman Indonesia
Industri perfilman Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, dengan mencatat total 122 juta penonton bioskop pada tahun 2024, menjadikannya angka tertinggi sepanjang masa. Dari jumlah tersebut, lebih dari 65 persen atau sekitar 80 juta penonton menyaksikan film lokal, menunjukkan dominasi yang kuat di pasar domestik.
Data ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif seperti Jakarta Film Commission untuk lebih memperkuat ekosistem perfilman nasional. Festival seperti Jakarta Film Week, yang dimulai pada tahun 2021, juga merupakan bukti nyata kebangkitan. Industri film selama pandemi dan komitmen untuk mengembangkan industri film domestik dan internasional.
Baca Juga:
Struktur & Pengelolaan Jakarta Film Commission
Wakil Gubernur DKI Rano Karno mengonfirmasi bahwa Jakarta Film Commission tidak akan dikelola di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetapi oleh profesional. Dua model pengelolaan sedang dipertimbangkan: Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pendekatan ini selaras dengan praktik di berbagai kota lain yang memiliki komisi film, di mana lembaga tersebut beroperasi secara independen dari struktur pemerintahan langsung. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan komisi ini beroperasi secara efektif dan fleksibel, mampu beradaptasi dengan dinamika industri film global.
Busan Film Commission
Busan Film Commission (BFC), yang didirikan pada 20 Desember 1999, adalah organisasi pertama di Korea yang fokus pada dukungan produksi film dan video. BFC telah menjadi model bagi komisi film lain di Asia karena sistem dukungan produksinya yang kelas dunia.
Melalui “Location Support System,” BFC menyediakan bantuan administratif untuk izin syuting dan database lokasi, dengan menugaskan manajer lokasi untuk layanan satu pintu bagi setiap proyek. Sistem ini telah berkontribusi pada penyelesaian 420 film fitur hingga Oktober 2015, menjadikan Busan sebagai “kota ramah syuting”.
Tokyo Film Commission
Tokyo Film Commission (TFC) memainkan peran krusial dalam memfasilitasi produksi film dan TV internasional di Tokyo. Mereka memberikan panduan dan dukungan dalam mendapatkan izin syuting, terutama yang memerlukan persetujuan dari departemen kepolisian Tokyo.
Meskipun TFC tidak mengajukan izin secara langsung, mereka merekomendasikan perusahaan produksi lokal atau koordinator lokasi yang akan menangani semua prosedur aplikasi. Tokyo menawarkan beragam lokasi, mulai dari taman tradisional hingga pemandangan futuristik Shibuya, menjadikannya tujuan menarik bagi pembuat film.
Kesimpulan
Pembentukan Jakarta Film Commission adalah bagian dari visi jangka panjang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota sinema. Meskipun target peluncuran komisi ini adalah tahun 2027, ide ini telah disuarakan oleh masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah mulai menyusun rencana.
Dengan dukungan penuh dan pengelolaan profesional, Jakarta Film Commission diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan ekosistem perfilman. Simak dan ikuti terus informasi yang lebih menarik tentang berita terlengkap yang akan kami berikan setiap harinya di Berita Viral.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari jatim.antaranews.com
- Gambar Kedua dari megapolitan.kompas.com
