Kejagung Periksa 4 Tersangka, Termasuk Karyawan Antam, Dalam Kasus Emas 109 Ton

Kejagung Periksa 4 Tersangka sedang melakukan pemeriksaan terhadap empat tersangka, termasuk karyawan PT Antam, terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan emas seberat 109 ton.​

Kasus ini melibatkan aktivitas yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2022 dan telah menyebabkan penetapan sejumlah tersangka dalam rangka memperkuat bukti untuk proses hukum selanjutnya. Di KEPPOO INDONESIA kami akan membahas fokus pemeriksaan, penetapan tersangka, dasar hukum, jumlah dan identitas tersangka, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut kunjungi website kami.

Fokus Pemeriksaan

Kejaksaan Agung (Kejagung) memfokuskan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton yang berlangsung di PT Antam. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang dimaksud. Kejagung mencatat bahwa kasus ini melibatkan tindakan ilegal yang telah terjadi dari tahun 2010 hingga 2022.

Empat saksi yang diperiksa terdiri dari karyawan PT Antam serta pihak lain yang berperan dalam pengelolaan emas. Dua di antaranya merupakan pegawai PT Antam, termasuk Kepala Divisi Treasury dan seorang karyawan dengan inisial berbeda. Sementara dua lainnya adalah koordinator pengawasan usaha operasi dan pemasaran mineral serta pihak swasta. Melalui pemeriksaan ini, Kejagung berupaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut yang dapat menunjukkan sejauh mana keterlibatan masing-masing saksi dalam kasus ini.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung bertujuan untuk memperkuat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum yang lebih lanjut. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa setiap saksi akan memberikan informasi yang dapat membantu melengkapi berkas perkara. Seiring dengan penetapan 13 tersangka, yakni enam di antaranya adalah mantan General Manager PT Antam, hasil pemeriksaan saksi akan menjadi penting untuk menentukan arah penyidikan selanjutnya.

Kasus ini merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang melibatkan proses produksi dan pemurnian logam mulia secara ilegal. Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan praktik korupsi di sektor ini. Penggalian informasi dari saksi diharapkan dapat mengidentifikasi lebih banyak aktor dan praktik tidak etis dalam pengelolaan bisnis emas.

Dengan demikian, fokus pemeriksaan ini tidak hanya terhadap individu yang terlibat, tetapi juga pada sistem pengawasan dan prosedur yang ada di dalam PT Antam terkait pengelolaan emas.

Penetapan Tersangka

​Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan emas seberat 109 ton yang berlangsung di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) selama periode 2010 hingga 2021.​ Penetapan ini merupakan hasil pemeriksaan yang mendalam terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti permulaan yang cukup, yang menunjukkan adanya persengkokolan ilegal antara pelanggan jasa manufaktur dan pihak pengelola di PT Antam.

Jumlah dan Identitas Tersangka

Tujuh tersangka yang ditetapkan adalah:

• LE (periode 2010-2021)
• SL (periode 2010-2014)
• SJ (periode 2010-2021)
• JT (periode 2010-2017)
• GAR (periode 2012-2017)
• DT (periode 2010-2014)
• HKT (periode 2010-2017)

Mereka ditetapkan sebagai pelanggan jasa manufaktur Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk.

Proses Penetapan

Proses penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Kejagung memeriksa 89 saksi terkait kasus ini. Penetapan awal tujuh tersangka terjadi pada tanggal 18 Juli 2024, setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan proses hukum terhadap mereka.

Dasar Hukum

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan adalah serius dan melanggar hukum, dan dapat berujung pada sanksi pidana yang berat.

Rincian Tindak Pidana

Tindakan yang dilakukan oleh para tersangka melibatkan penyalahgunaan jasa manufaktur, di mana mereka tidak hanya menggunakan jasa tersebut untuk kegiatan pemurnian dan pencetakan, tetapi juga melekatkan merek logam mulia Antam tanpa ada kerja sama resmi atau pembayaran yang seharusnya kepada PT Antam. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara, dengan estimasi total logam mulia yang diproduksi secara ilegal mencapai 109 ton emas.

Penahanan Tersangka

Dua dari tujuh tersangka, SL dan GAR, telah ditahan di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari. Sementara lima tersangka lainnya, yaitu LE, SJ, JT, dan HKT, dikenakan penahanan kota dikarenakan alasan kesehatan. Penahanan ini menandakan keseriusan penanganan kasus dan upaya untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga: Terungkap! Kronologi Penikaman Bos Yamaha oleh Putrinya Sendiri

Kasus Yang Berlarut-Larut

Kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Antam telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, dengan periode kejahatan yang teridentifikasi dari tahun 2010 hingga 2021. Selama rentang waktu tersebut, para pelaku diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia secara ilegal. Hal ini menghasilkan pencetakan logam mulia dengan stempel palsu Antam, yang berdampak besar pada reputasi perusahaan dan industri pertambangan di Indonesia.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan total 13 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka tersebut terdiri dari enam mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia di PT Antam dari berbagai periode, serta tujuh pelanggan jasa manufaktur di unit yang sama. Baru-baru ini, pada 18 Juli 2024, Kejagung menambahkan tujuh tersangka baru dalam penyidikan, yang menunjukkan bahwa investigasi masih berlangsung dan terus berlanjut seiring dengan pengumpulan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang relevan.

Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 89 saksi untuk mengumpulkan bukti yang cukup dalam kasus ini. Walaupun demikian, meskipun jumlah saksi yang diperiksa cukup signifikan, proses hukum terhadap tersangka masih berjalan lambat, menyebabkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan investor di sektor pertambangan.

Saat ini, kerugian negara akibat tindakan ini masih dalam proses perhitungan, menunjukkan bahwa penyelidikan belum sepenuhnya mengungkap besarnya dampak ekonomi dari kasus ini. Estimasi kerugian negara diperkirakan mencapai nilai yang signifikan, dan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam skandal ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan korupsi yang telah terbentuk di dalam perusahaan.

Tindakan Hukum yang Dikenakan

​Kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan emas seberat 109 ton di. PT Antam melibatkan sejumlah tindakan hukum serius terhadap para tersangka​ mereka dijerat dengan berbagai. Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menunjukkan betapa beratnya tuntutan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Penyidikan kasus ini terus berlangsung, dan sejumlah langkah hukum telah diambil oleh Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang didapat.

Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55. Ini berarti mereka dikenakan dakwaan yang cukup serius. Mengingat kuasa hukum yang dilanggar merupakan undang-undang yang dirancang untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa para tersangka terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan aktivitas ilegal. Seperti peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang seharusnya tidak dilakukan tanpa izin resmi. Mereka dituduh telah melekatkan merek logam mulia PT Antam milik swasta secara ilegal, yang merugikan perusahaan dan negara secara signifikan.

Kerugian negara sebagai akibat dari tindakan ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Estimasi ini mencakup kerugian dari pencetakan logam mulia yang dilakukan secara ilegal. Di mana logam mulia tersebut kemudian diedarkan di pasaran bersamaan dengan produk resmi. PT Antam, sehingga merusak integritas dan posisi pasar produk resmi perusahaan.

Tim Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 89 saksi dan menetapkan 13 tersangka, termasuk enam mantan General Manager. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan yang komprehensif dan berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Ini menunjukkan adanya dasar hukum yang kuat dalam penanganan kasus tersebut.

Reaksi Terhadap Kasus

Kasus korupsi terkait pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Antam telah memicu perhatian yang signifikan dari berbagai pihak. Termasuk anggota legislatif dan masyarakat umum. Banyak pihak mengungkapkan kekhawatiran akan potensi kerugian yang sangat besar bagi negara, serta dampak negatifnya terhadap reputasi perusahaan sebagai BUMN. Desakan untuk mengusut tuntas kasus ini semakin meningkat, terutama dengan adanya dugaan keterlibatan pihak swasta.

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo, menyerukan agar Kejaksaan Agung segera mengambil langkah tegas dalam menuntaskan perkara ini. Ia menekankan bahwa skandal ini dapat menyebabkan kerugian negara yang besar, yang seharusnya bisa menjadi pemasukan bagi sektor pendapatan negara. Desakan tersebut mencerminkan kekecewaan atas lambatnya penanganan kasus yang sudah berlangsung cukup lama.

Para ahli hukum juga menyuarakan pendapatnya tentang perlunya penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti, setiap penyimpangan yang terjadi, baik sistemik maupun insidental, harus ditindak. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap BUMN untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Klik link ini viralfirstnews.com untuk mengetahui update terbaru dari kami.