Suhartina Bohari Dinyatakan Gagal Jadi Cawabup Maros Karena Positif Narkoba

Suhartina Bohari, yang sebelumnya dinyatakan sebagai calon wakil bupati Maros, kini mengalami masa sulit setelah hasil tes kesehatan dan narkobanya menunjukkan hasil positif. Pencalonannya untuk mendampingi Chaidir Syam pada Pilkada 2024 terganggu oleh kekecewaan dan kontroversi yang mengelilinginya.

Hasil tes kesehatan yang dianggap janggal oleh Suhartina Bohari berawal dari pengumuman resmi KPU Maros, yang menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat (TMS) untuk maju sebagai calon wakil bupati. KPU Maros mengumumkan hasil tersebut pada tanggal 7 September 2024, di mana Suhartina dinyatakan tidak lolos tes kesehatan yang menjadi syarat utama untuk pencalonan. Keputusan ini langsung menjadi kontroversi, karena Suhartina memiliki catatan sebagai petahana dan menjadi sorotan publik. Di KEPPOO INDONESIA kami akan membahas semua berita viral yang terbaru, kunjungi terus website kami agar kalian tahu update dari kami.

Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maros tahun 2024 menjadi momen penting bagi para calon, termasuk Suhartina Bohari, yang merupakan bakal calon wakil bupati. Dalam proses pemilihan ini, para calon diwajibkan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan narkoba untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai pejabat publik. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas kepemimpinan di daerah, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat mengenai calon yang akan mereka pilih.

​Hasil pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba Suhartina Bohari menjadi sorotan utama ketika ia dinyatakan positif menggunakan narkoba, yang berujung pada status tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ikut serta dalam Pilkada 2024.​ Suhartina sendiri merasa hasil tersebut janggal, karena hasil dari Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan (BNN Sulsel) menunjukkan dirinya positif metamfetamin, sementara pemeriksaan di BNN Pusat yang ia lakukan di Jakarta menyatakan hasil negatif. Ketidakcocokan hasil ini menimbulkan pertanyaan akan keakuratan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan dan mengundang kritik mengenai transparansi dalam proses tersebut.

Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat, Suhartina Bohari melakukan langkah hukum agar hak-haknya sebagai calon tetap diperjuangkan. Ia menggugat hasil pemeriksaan tersebut dan meminta penjelasan tentang perbedaan hasil tes. Selain itu, ia juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisinya di kalangan pendukung, yang ditandai dengan keputusan partai untuk menunjuk Muetazim Mansyur sebagai penggantinya. Proses penggantian ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat terkait dugaan adanya skenario besar untuk menggugurkan pencalonannya.

Baca Juga: Viral! Guru SMP Tampar Siswa Berulang Kali, Netizen Bereaksi

Hasil Tes Kesehatan yang Janggal

Hasil tes kesehatan yang dianggap janggal oleh Suhartina Bohari berawal dari pengumuman resmi KPU Maros, yang menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat (TMS) untuk maju sebagai calon wakil bupati. KPU Maros mengumumkan hasil tersebut pada tanggal 7 September 2024, di mana Suhartina dinyatakan tidak lolos tes kesehatan yang menjadi syarat utama untuk pencalonan. Keputusan ini langsung menjadi kontroversi, karena Suhartina memiliki catatan sebagai petahana dan menjadi sorotan publik.

​Suhartina merasa bahwa hasil pemeriksaan kesehatan dan narkoba yang diumumkan oleh KPU Maros sangat janggal.​ Dia menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulsel, yang mengklaim bahwa dirinya positif metamfetamin, berbeda dengan hasil tes yang dilakukan di BNN Pusat yang menunjukkan hasil negatif. Kebingungan ini menimbulkan keraguan tentang akurasi dan transparansi dalam proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah.

Dengan adanya hasil yang bertentangan, Suhartina meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai perbedaan hasil dari dua lembaga tersebut. Ia merasa ada kebocoran informasi mengenai hasil pemeriksaan yang lebih dulu diketahui oleh pasangannya. Bakal calon bupati Maros, Chaidir Syam, sebelum ia sendiri mendapat informasi tersebut. Kendati telah melaporkan situasi tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, hingga saat ini tidak ada penjelasan memadai yang diterimanya, mengundang lebih banyak perhatian publik terkait potensi skenario yang mungkin terjadi dalam pencalonan ini.

Dampak Positif Narkoba pada Cawabup Maros

Dampak positif yang dianggap terjadi akibat kasus. Suhartina Bohari dinyatakan positif narkoba adalah proses penggantian yang cepat dalam pencalonan di Pilkada Maros. Setelah hasil tes narkoba yang menunjukkan status tidak memenuhi syarat (TMS) diumumkan. Partai koalisi yang mengusungnya segera merespon dengan menunjuk Muetazim Mansyur sebagai pengganti. Penunjukan ini menandai langkah praktis. Untuk memastikan bahwa calon wakil bupati tetap dapat berkompetisi dalam pemilihan, meskipun menghadapi tantangan dari hasil tes yang merugikan.

​Kasus ini juga berfungsi sebagai pengingat pentingnya pengawasan kesehatan. Dan tes narkoba bagi calon pejabat publik dengan adanya kasus Suhartina, masyarakat. Dan lembaga terkait semakin menyadari betapa vitalnya integritas dan kesehatan mental calon pemimpin. Hal ini bisa mendorong peningkatan dalam prosedur pemeriksaan yang lebih ketat dan transparan di masa depan. Memastikan bahwa semua calon benar-benar layak untuk memimpin dan melayani masyarakat.

Selain itu, insiden ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah narkoba. Dengan media yang meliput kasus ini secara luas, masyarakat menjadi lebih peka terhadap bahaya narkoba. Dan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Ini menciptakan peluang untuk diskusi yang lebih terbuka mengenai penggunaan obat-obatan, rehabilitasi. Dan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam politik.

Kesimpulan

​Suhartina Bohari, Wakil Bupati Maros, dinyatakan gagal untuk maju sebagai calon wakil bupati. Dalam pemilihan kepala daerah 2024 setelah hasil tes narkobanya menunjukkan positif metamfetamin.​ Kasus ini bermula dari pengumuman resmi oleh. Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulsel yang mengungkapkan hasil tes kesehatan dan narkoba Suhartina yang dilaksanakan dalam rangka Pilkada. Akibat hasil ini, Suhartina dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan posisinya kemudian digantikan oleh Muetazim Mansyur.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada karier politik Suhartina. Tetapi juga ikut memicu reaksi publik yang menuntut transparansi dan kejelasan tentang penggunaan narkoba di kalangan pejabat publik. Munculnya demonstrasi menolak Suhartina menjadi pelaksana tugas bupati menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pemimpin yang bersih dan bebas dari pengaruh narkoba. Meskipun Suhartina membantah mengkonsumsi narkoba. Dan mengklaim mengonsumsi obat penenang berdasarkan resep dokter, insiden ini memberikan pelajaran penting mengenai ketentuan hukum. Dan moral yang harus dijunjung oleh para calon pemimpin daerah. Klik link berikut untuk mengetahui apa saja yang akan kami update mengenai berita viral lainnya viralfirstnews.com.