Pramono vs AHOK: Ketegangan Mendadak Soal Penggusuran!

Ketegangan antara Pramono Anung dan Basuki “AHOK” Tjahaja Purnama kembali mencuat dalam konteks kebijakan penggusuran di Jakarta.

Ketegangan ini mengemuka dalam debat calon gubernur yang berlangsung pada 17 November 2024, di mana Ridwan Kamil, pesaing Pramono, menyeret nama AHOK untuk mengkritisi kebijakan penggusuran yang dinilai brutal dan merugikan warga. Dalam artikel KEPPOO INDONESIA, kita akan membahas lebih dalam mengenai latar belakang ketegangan ini, kebijakan penggusuran yang diterapkan oleh AHOK, respons Pramono, dan implikasi dari perdebatan ini terhadap masa depan Jakarta.

Latar Belakang Kontroversi

Sejak AHOK menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017. Kebijakan penggusuran menjadi salah satu sorotan utama. AHOK berpendapat bahwa penggusuran diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur kota dan mengurangi masalah banjir, yang diakibatkan oleh pemukiman ilegal yang terletak di area rawan bencana seperti bantaran sungai.

Berdasarkan data, selama masa jabatannya, AHOK melakukan lebih dari 113 penggusuran, yang memicu banyak kritik dari warga dan LSM yang menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak manusiawi.

Pramono, yang juga merupakan kader PDI-P, menganggap bahwa pendekatan yang digunakan oleh AHOK sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penataan ruang yang lebih manusiawi. Dalam debat, Pramono menyebutkan, “Jika saya terpilih sebagai gubernur.

Saya tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang akan saya lakukan adalah pemberdayaan masyarakat”. Pernyataan ini mempertegas posisi Pramono yang berusaha untuk membedakan dirinya dari AHOK dan menawarkan pendekatan yang lebih humanis terhadap permasalahan perkotaan.

Kebijakan Penggusuran AHOK

Kebijakan penggusuran yang diterapkan oleh AHOK selama masa jabatannya banyak mengundang reaksi negatif. Menurutnya, salah satu alasan utama penggusuran adalah untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama melanda Jakarta. Dengan mengusir warga yang tinggal di bantaran sungai dan area berisiko lainnya.

AHOK berharap lanskap kota dapat dibersihkan dari pemukiman yang tidak layak. Ia bahkan mengklaim bahwa relokasi tersebut dilakukan dengan penawaran kompensasi yang adil dan berupaya untuk memberikan hunian alternatif yang lebih baik.

Namun, kritik pun muncul karena banyak warga yang merasa tidak mendapatkan kompensasi yang setimpal dan harus meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa adanya solusi yang memadai. Protes dari warga yang terkena penggusuran sering kali menghasilkan pertikaian antara warga dan aparat, yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah penggusuran.

Ini menjadi salah satu topik hangat yang sering dibahas di media dan di kalangan masyarakat. Terutama menjelang pemilihan kepala daerah.

Masa Depan Jakarta

Rivalitas antara Pramono dan AHOK ini mencerminkan pertarungan ideologis yang lebih besar mengenai cara yang tepat untuk mengelola urbanisasi dan permasalahan sosial di Jakarta. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang tidak terencana.

Jakarta membutuhkan pemimpin yang dapat menghadirkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut tanpa mengorbankan kesejahteraan warga. Pramono, dengan pendekatannya yang lebih humanis. Berjanji untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik jika terpilih.

Namun, persaingan sengit dengan kandidat lain seperti Ridwan Kamil, yang mengedepankan rencana-rencana pembangunan berkelanjutan tanpa penggusuran. Semakin memperumit situasi politik di Jakarta. Ridwan Kamil menyebarkan pandangan bahwa masalah pemukiman harus ditangani dengan cara yang lebih inklusif.

Dengan memanfaatkan lahan yang ada dan mengembangkan hunian di atas fasilitas umum. Ini menambah persaingan dalam pemilihan yang akan datang dan tampaknya mendorong setiap calon untuk mengembangkan proposal yang lebih baik bagi masa depan Jakarta.

Baca Juga: Kritik Posyandu Ibu-Ibu Semarang Ditegur Pemerintah dan Pak RT

Respons Pramono Anung

Respons Pramono Anung terhadap kebijakan penggusuran yang diterapkan oleh Basuki “AHOK” Tjahaja Purnama sangat jelas dan tegas. ​Dalam pernyataannya selama debat calon gubernur. Pramono menegaskan bahwa penggusuran tidak dapat dianggap sebagai solusi untuk permasalahan di Jakarta.​

Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut justru menciptakan ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang terpaksa menggusur rumah dan tempat tinggal mereka tanpa solusi yang memadai. “Kita tidak bisa terus melakukan penggusuran semata-mata atas nama pembangunan. Karena yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat,” ujar Pramono. Dengan pendekatan ini, ia berusaha menarik perhatian pemilih yang menginginkan kebijakan yang lebih inclusive dan berorientasi pada masyarakat.

Pramono kemudian menawarkan alternatif melalui program pemberdayaan masyarakat yang dinilai lebih berkelanjutan. Ia berencana untuk memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pembangunan hunian yang layak bagi warga tanpa harus merelokasi mereka secara paksa.

Menurutnya, penataan ruang kota seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan kebutuhan mereka. Bukan sekadar menyingkirkan mereka demi pembangunan infrastruktur. “Kita harus bisa menciptakan ruang yang ramah bagi warga. Bukan hanya mengejar angka dalam pembangunan,” ungkapnya. Menekankan pentingnya dengan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang melibatkan tempat tinggal mereka.

Implikasi Ketegangan ini

Ketegangan yang muncul antara Pramono dan AHOK. Terutama dalam debat tersebut. Memberikan dampak signifikan tidak hanya terhadap calon pemimpin Jakarta. Tetapi juga terhadap citra PDI-P sebagai partai politik.

PDI-P dihadapkan pada dilema antara mempertahankan semangat ideologi humanis yang dijunjung oleh Pramono. Dan tradisi yang lebih pragmatis dan kadang keras, seperti yang diterapkan oleh AHOK.

Dengan mengusung misi pemberdayaan. Pramono berharap untuk menarik lebih banyak suara dari kalangan pemilih yang kecewa dengan kebijakan penggusuran yang dikeluarkan AHOK. Namun, di sisi lain, AHOK masih memiliki basis pendukung yang kuat akibat hasil kerjanya yang signifikan dalam hal infrastruktur dan penanganan masalah kota selama masa jabatannya.

Pramono menghadapi tantangan besar untuk memenangkan hati pemilih yang tidak hanya menginginkan perubahan kebijakan. Tetapi juga kinerja yang dapat diandalkan.

Kesimpulan

​Ketegangan antara Pramono Anung dan AHOK mengenai kebijakan penggusuran memunculkan titik krusial dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024.​ Pramono berusaha menancapkan posisinya sebagai calon yang mendukung pemberdayaan komunitas. Melawan kebijakan penggusuran yang diterapkan oleh AHOK, yang selama ini dianggap keras dan kontroversial. Melalui pernyataannya.

Pramono berusaha menarik pemilih yang mencari pendekatan yang lebih manusiawi dalam memecahkan masalah kota. Dan dalam kerangka yang lebih luas, perdebatan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan inklusif dalam menangani tantangan urbanisasi di Jakarta yang kian hari semakin kompleks.

Jelas bahwa pemilihan gubernur Jakarta kali ini bukan hanya soal siapa yang akan memimpin. Tetapi juga tentang arah dan visi masa depan kota ini. Dengan segala tantangan yang ada, harapannya pemimpin yang terpilih mampu membawa Jakarta menuju perubahan yang lebih baik. Dengan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial warganya.