Kejadian Sadis di Lampung, Pria Ditembak Mati oleh Polisi di Hadapan Anak dan Istri

Pada akhir Maret 2024, seorang pria bernama Romadon ditembak mati oleh polisi di hadapan anak dan istri karena dugaan pencurian sepeda motor.

Kejadian ini mengangkat banyak isu penting terkait hak asasi manusia, prosedur penegakan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat berwenang. KEPPOO INDONESIA akan menguraikan kronologi kejadian, reaksi masyarakat, serta implikasi yang ditimbulkan oleh insiden ini.

Latar Belakang Kejadian

Tragedi ini terjadi di Desa Batu Badak, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Pihak kepolisian mengklaim bahwa mereka menerima laporan tentang pencurian sepeda motor yang melibatkan Romadon. Menurut keterangan resmi, Romadon diduga terlibat dalam aksi pencurian dan diperintahkan untuk ditangkap.

Namun, ketidakpastian mengenai proses penangkapan dan latar belakang dugaan pencurian inilah yang memicu kontroversi. Aksi penembakan ini bermula ketika pihak kepolisian mendatangi lokasi untuk menangkap Romadon. Walaupun dikejar oleh polisi, Romadon disebut tidak melakukan perlawanan.

Namun, situasi semakin tegang ketika polisi melakukan tindakan yang dinilai berlebihan dengan menggunakan senjata api. Menurut keterangan saksi, saat insiden terjadi, Romadon tengah memperbaiki sandal bersama anaknya di rumah, tanpa berbuat melawan.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, kasus ini telah dilimpahkan kepada Bidpropam Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Prabowo dalam konfirmasinya pada Rabu (4/12).

Kronologi Penembakan

Kronologi kejadian ini menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat berbagai versi berita yang berseliweran. Berikut adalah garis besar acara yang melatarbelakangi penembakan:

• Panggilan Laporan: Polisi menerima laporan pencurian sepeda motor dan menindaklanjuti dengan mencari tersangka berinisial R.
• Pemeriksaan Lokasi: Tim dari Polda Lampung mendatangi rumah Romadon di Desa Batu Badak. Dia tidak diantisipasi sebagai sosok berbahaya, dan tidak dicatat bahwa dia memiliki senjata.
• Penangkapan: Ketika polisi sampai di lokasi, Romadon tidak melakukan perlawanan, dan situasi tampak tenang. Namun, tindakan yang diambil oleh polisi berujung fatal ketika salah satu petugas melakukan penembakan.
• Tindakan yang Tidak Pantas: Tembakan mengenai perut Romadon dan menyebabkan dia jatuh ke tanah di depan istri dan dua anaknya. Hal ini menciptakan ketakutan dan kepanikan di dalam keluarga dan tetangga yang menyaksikan peristiwa tersebut.
• Respon Keluarga dan Masyarakat: Setelah insiden penembakan, keluarga Romadon segera melaporkan kasus ini ke pihak berwenang dan mendesak agar seluruh proses hukum ditegakkan.

Tindakan Pihak Berwenang Usai Kejadian

Setelah kejadian tragis ini, pihak berwenang dari Polda Lampung menyatakan bahwa insiden tersebut akan diselidiki. Di saat yang sama, mereka berusaha untuk menangani respons publik yang semakin semakin kritis, mengingat banyaknya reaksi negatif menyangkut penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung langsung turun tangan untuk menyelidiki insiden ini. Pada tanggal 29 Maret 2024, mereka meminta agar seluruh proses dan penegakan hukum dilakukan secara transparan demi kebenaran dan keadilan.

Keluarga Romadon juga memberikan keterangan kepada pihak berwenang terkait latar belakang kejadian dan tewasnya Romadon akibat tindakan berlebihan dari aparat. Investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dilakukan dengan:

• Pengumpulan Bukti: Mengumpulkan keterangan dari saksi, termasuk istri dan tetangga Romadon.
• Analisis Video dan CCTV: Evaluasi data yang relevan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi secara kronologis.
• Perbandingan Kebijakan: Membandingkan tindakan yang diambil oleh polisi dengan prosedur penggunaan senjata api yang berlaku.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan menindak tegas anggota yang terbukti melanggar kode etik. Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang ada di masyarakat.

Masyarakat merasa sangat berhak mengetahui bagaimana pihak kepolisian akan mengambil tindakan terhadap kesalahan tersebut dan penegakan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

Reaksi Masyarakat dan Keluarga Korban

Kejadian ini menciptakan teror dan reaksi masif di kalangan masyarakat. Banyak orang yang hadir dalam protes-protes yang berlangsung di berbagai lokasi di Lampung. Keluarga Romadon yang merasa sangat kehilangan berjanji untuk memperjuangkan keadilan untuk almarhum dan menuntut akuntabilitas dari pihak kepolisian.

Seperti yang diungkap sebelumnya, masyarakat setempat merasa marah dan kecewa dengan tindakan yang dianggap tidak sah yang diambil oleh polisi. Mereka meminta agar pemerintah pusat dan lembaga independen melihat kasus ini secara mendalam.

Melalui aksi demonstrasi, mereka menginginkan kejelasan mengenai peraturan penggunaan senjata oleh polisi dan menyerukan reformasi hukum yang lebih besar dalam penegakan hukum.

Baca Juga: Kadiv Propam Sebut Polisi Penembak Siswa di Semarang Sudah Dipatsus

Dukungan dari Organisasi HAM

Diversitas masyarakat yang mendukung keluarga Romadon dan menuntut keadilan terus meluas. Banyak organisasi hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan yang meminta agar pemerintah Indonesia memperhatikan permasalahan yang terjadi di kalangan lembaga penegak hukum, terutama terkait dengan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional.

Dukungan ini mencerminkan harapan untuk perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel bagi setiap individu di Indonesia. Kejadian penembakan Romadon mengangkat kembali isu krusial mengenai penggunaan kekuatan oleh polisi dalam konteks hukum di Indonesia.

Undang-Undang Kepolisian dan peraturan terkait mengatur bahwa penggunaan senjata api seharusnya merupakan langkah terakhir dalam situasi berbahaya. Dalam konteks ini, perlawanan tidak terlihat dari Romadon yang mengarah ke dampak fatal: penembakan yang berujung pada kematiannya.

Hukum Terhadap Pelanggar Kode Etik

Mengacu kepada insiden ini, penting bagi lembaga hukum di Indonesia untuk melakukan rancangan penegakan hukum yang lebih baik dengan beberapa tindakan berikut:

• Reformasi Prosedur Policing: Prosedur penggunaan kekuatan seharusnya dievaluasi agar lebih mengedepankan pendekatan humanis.
• Pelatihan Etika Kepolisian: Semua anggota kepolisian harus menerima pelatihan mendalam tentang etika dan pendekatan yang lebih humanis dalam melayani masyarakat.
• Sanksi Tegas bagi Melanggar Anggota Kepolisian: Memastikan bahwa setiap polisi yang melanggar kode etik diadili secara adil dan akuntabel sesuai hukum.

Tragedi yang menimpa Romadon seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama dalam konteks penegakan hukum. Kejadian ini membuka mata banyak orang tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi tanpa disadari. Dalam mencari keadilan dan reformasi, diperlukan langkah nyata dari berbagai pemangku kepentingan.

Langkah Institusi Terhadap Hukum

Baik institusi pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun organisasi masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

• Empowering Rights Organizations: Organisasi berhak memberikan pelatihan dan panduan bagi masyarakat tentang hak-hak mereka dilindungi di bawah hukum.
• Peningkatan Kesadaran Sosial: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dan prosedur hukum yang ada.
• Diskusi Terbuka: Mengadakan forum diskusi antara polisi dan masyarakat untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan.

Kesimpulan

Kejadian penembakan Romadon di Lampung adalah tragedi yang menyakitkan dan menuntut perhatian serius dari berbagai aspek. Penegakan hukum harus selalu mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia dan melindungi nilai kemanusiaan.

Dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia, penting bagi semua pihak untuk belajar dari insiden ini agar dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. Perjuangan untuk keadilan dan reformasi adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat.

Hanya dengan kesadaran dan upaya kolektif, kita bisa mencapai keadilan bagi setiap individu serta pemulihan kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum di Indonesia. Mengakhiri siklus kekerasan sembari menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah langkah pertama menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab.