Bendahara Desa Sukoharjo Khilaf: Tilep Rp 550 Juta Dana Desa Buat Judi Online!

Kasus bendahara desa di Desa Bakalan, Sukoharjo, diduga menyelewengkan dana APBDes 2024 sebesar Rp 550 juta.​

Dana tersebut diduga digunakan untuk bermain judi online, yang kemudian viral di media sosial Facebook. Camat Polokarto membenarkan kejadian ini dan menyatakan bahwa pihak kecamatan telah melakukan pembinaan.

Kapolres Sukoharjo mengkonfirmasi adanya penyelidikan terkait dugaan penggelapan, meski belum dapat memastikan penggunaan dana untuk judi online. Bendahara desa telah mengembalikan seluruh dana ke kas desa, dan kasus ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwajib. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran KEPPOO INDONESIA.

Kronologi Temuan Penggelapan Dana

Kasus dugaan penggelapan dana desa di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, mencuat setelah adanya laporan keuangan yang mencurigakan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk memantau alur keuangan di tingkat pemerintah desa (Pemdes) dan menemukan indikasi ketidakwajaran.

Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!

 

Kecurigaan muncul setelah diketahui adanya penarikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh bendahara desa dalam kurun waktu satu tahun, dengan total mencapai Rp 550 juta. Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak berwenang memanggil Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Bakalan untuk dimintai klarifikasi.

​Dalam proses klarifikasi tersebut, AM, yang menjabat sebagai Bendahara Desa, mengakui telah melakukan penarikan dan menggunakan dana APBDes 2024 sebesar Rp 550 juta untuk keperluan pribadi​. Pengakuan ini membenarkan adanya indikasi penggelapan dana desa yang sebelumnya terdeteksi melalui Siskudes

Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial, khususnya di grup Facebook INFO WARGA POLOKARTO. Unggahan di media sosial menyoroti dugaan penggunaan dana tersebut untuk bermain judi online, yang kemudian memicu beragam reaksi dari warganet.

Modus Operandi Bendahara

Berdasarkan informasi yang terungkap, modus operandi bendahara desa dalam melakukan penggelapan dana APBDes adalah dengan melakukan penarikan uang dari rekening desa dalam kurun waktu tahun 2024. Proses pencairan uang dari rekening desa ini melibatkan beberapa tahapan.

Bendahara desa menarik total Rp 550 juta yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi. Penyimpangan ini terdeteksi melalui laporan keuangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes), yang memungkinkan pemantauan alur keuangan di tingkat desa.

Sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk melihat ketidakwajaran dalam transaksi keuangan. Meskipun dana tersebut telah dikembalikan ke kas desa pada akhir tahun, pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap apakah ada unsur tindak pidana terkait penggunaan dana tersebut, termasuk dugaan penggunaan untuk judi online.

Baca Juga: Tragis! Petani Bantul Tewas Terkena Sabitan Sendiri Saat Cari Rumput

Dampak Kasus Penggelapan Dana

Kasus penggelapan dana desa oleh bendahara di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang terkait kasus ini. Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

​Kejadian ini memberikan efek pada pengelolaan keuangan pemerintah desa dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan​. Meskipun bendahara desa telah mengembalikan dana sebesar Rp 550 juta yang ditarik selama tahun 2024 ke kas desa.

Penyelidikan lebih lanjut tetap dilakukan oleh pihak kepolisian. Camat Polokarto memastikan bahwa APBDes 2024 tetap berjalan sesuai perencanaan, meskipun kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Proses Penyidikan Polisi

Penyelidikan kasus dugaan penggelapan dana desa oleh oknum bendahara di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sedang dalam tahap pendalaman oleh pihak kepolisian. Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, mengonfirmasi adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penggelapan dana tersebut.

Namun, pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan secara pasti apakah uang yang digelapkan tersebut digunakan untuk judi online (judol), karena masih memerlukan proses penyidikan lebih lanjut. ​Fokus utama dari penyelidikan ini adalah untuk mengungkap secara jelas dan detail mengenai aliran dana yang ditarik oleh bendahara desa​.

Pihak kepolisian akan berupaya untuk melacak akun yang digunakan oleh bendahara desa, serta ke mana saja dana tersebut ditransfer. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah benar dana tersebut digunakan untuk judi online. Ataukah ada keperluan pribadi lainnya yang menjadi tujuan penggelapan dana APBDes.

Dalam proses penyelidikan ini, pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Beberapa pihak terkait, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Bakalan. Telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait pengelolaan keuangan desa dan dugaan penggelapan dana tersebut.

Tantangan Penanganan Kasus

​Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus penggelapan dana desa adalah kompleksitas dalam pembuktian tindak pidana korupsi​. Penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegak hukum seringkali menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi dan bukti-bukti yang dapat membantu mengungkap kasus korupsi.

Komitmen Pemerintah Desa dan Aparat dalam Pencegahan

​Komitmen pemerintah desa dan aparat dalam pencegahan korupsi sangat krusial untuk mengawal dana desa dan mewujudkan cita-cita desentralisasi anggaran​. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan formal dan non formal, di mana peran serta masyarakat diyakini paling efektif.

Komitmen pemerintah desa dalam membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Selain itu, BPD perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan hingga pertanggungjawaban.

Pengawasan formal juga perlu dioptimalkan, seperti melalui Satuan Tugas Dana Desa yang dibentuk oleh Kementerian Desa, serta pelatihan bagi pendamping dan kepala desa. Kementerian Dalam Negeri juga perlu memperkuat kapasitas perangkat desa untuk mendukung pengelolaan anggaran yang baik dan mencegah penyelewengan.

Kesimpulan

​Kasus penggelapan dana desa di Sukoharjo menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.​ Modus operandi yang dilakukan bendahara desa, meski telah dikembalikan. Tetap harus diusut tuntas untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Peran aktif masyarakat dan optimalisasi sistem keuangan desa menjadi kunci utama dalam meminimalisir potensi penyimpangan. Kasus ini juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran, serta penguatan pengawasan baik dari internal maupun eksternal.

Komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa menjadi langkah krusial. Dengan upaya pencegahan yang komprehensif, diharapkan dana desa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi informasi Mengenai Kasus Bendahara Desa Sukoharjo.