BSU Jadi Prioritas, Sri Mulyani Ungkap Alasan Diskon Listrik 50% Dibatalkan
Rencana diskon tarif listrik 50% untuk Juni-Juli 2025 resmi dibatalkan pemerintah, mengejutkan dan membuat masyarakat luas kecewa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan di balik pembatalan tersebut dan menjelaskan bagaimana pemerintah mengganti kebijakan ini dengan program Bantuan Subsidi Upah yang lebih efektif dan tepat sasaran. KEPPOO INDONESIA akan membahas alasan pembatalan dan solusi stimulus yang diganti sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Awal Rencana Diskon Tarif Listrik 50%
Diskon tarif listrik sebesar 50% sempat menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan domestik pada kuartal kedua tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan terutama kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga yang menggunakan listrik dengan daya 1.300 VA ke bawah.
Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan stimulus ini sebagai salah satu dari enam insentif yang akan diberikan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat.
Alasan Pembatalan Diskon Listrik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengumumkan pembatalan rencana diskon tarif listrik 50% dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 2 Juni 2025.
Alasan utama pembatalan ini adalah keterlambatan dalam proses penganggaran yang tidak memungkinkan program ini dijalankan tepat waktu pada bulan Juni dan Juli. Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun sudah ada pertemuan dengan para menteri terkait pelaksanaan diskon listrik ini, proses teknis dan anggaran berjalan sangat lambat sehingga program ini tidak bisa direalisasikan sesuai target waktu stimulus ekonomi.
Koordinasi antar kementerian terkait juga kurang optimal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan mengaku belum dilibatkan secara matang dalam perencanaan program diskon ini, menambah kompleksitas pelaksanaan kebijakan tersebut.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS, Segera download!
Pengalihan Fokus ke Bantuan Subsidi Upah
Sebagai pengganti diskon listrik, pemerintah memilih untuk fokus meningkatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sri Mulyani menegaskan bahwa data penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah lebih bersih dan siap digunakan. Hal ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19, ketika data masih perlu proses pembersihan.
Dengan kesiapan data yang lebih baik dan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, pemerintah memutuskan bahwa BSU akan menjadi alat stimulus yang lebih efisien. BSU dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan diskon listrik yang harus menunggu proses penganggaran lama.
Nilai BSU juga dinaikkan menjadi Rp300 ribu per bulan selama dua bulan yaitu Juni dan Juli 2025. Sehingga totalnya menjadi Rp600 ribu per pekerja. Program ini akan menjangkau 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dengan total anggaran mencapai Rp10,72 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan nominal bantuan dimaksudkan agar daya ungkitnya sama kuat atau bahkan lebih baik daripada diskon listrik 50% yang batal diberikan. Dengan demikian, bantuan ini diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih efektif.
Baca Juga:
Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah 2025
Meskipun diskon listrik batal, pemerintah tetap meluncurkan lima stimulus ekonomi lainnya yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat selama kuartal kedua tahun 2025. Paket stimulus ini secara resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan nilai total anggaran Rp24,44 triliun.
Lima stimulus yang dijalankan meliputi:
- Diskon transportasi untuk moda kereta api, kapal laut, dan pesawat selama masa libur sekolah (Juni-Juli 2025).
- Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta kendaraan.
- Penebalan bantuan sosial, termasuk tambahan kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
- Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta serta guru honorer.
- Perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) untuk pekerja sektor padat karya.
Paket stimulus ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal sebelumnya tercatat hanya sekitar 4,87%, dengan target mencapai 5% pada kuartal kedua tahun 2025. Fokus dari stimulus ekonomi ini diarahkan untuk langsung menyasar konsumsi rumah tangga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek.
Implikasi dan Harapan Stimulus Baru
Pembatalan diskon listrik dan pengalihan fokus ke BSU menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap kondisi teknis dan birokrasi yang lambat. Data penerima BSU sudah bersih dan valid. Proses penyaluran BSU lebih cepat dan terfokus. Stimulus ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Sri Mulyani menegaskan keputusan ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah ingin memastikan stimulus berjalan tepat waktu di tengah perlambatan ekonomi global. Bantuan langsung seperti BSU diharapkan memperkuat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Simak dan ikuti terus KEPPOO INDONESIA agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari Yt Tribun Sumsel
- Gambar Kedua dari www.cnbcindonesia.com
