Bupati Pati Tantang Warga yang Protes Kenaikan PBB 250 Persen Untuk Demo
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) hingga 250 persen oleh Bupati Pati, Sudewo, kini picu protes besar.
Menyikapi aksi penolakan dan rencana demonstrasi warga, Bupati Sudewo justru menantang masyarakat untuk berdemonstrasi dengan kekuatan massa besar, bahkan hingga 50 ribu orang, tanpa mengubah keputusan tersebut.
Berikut ini KEPPOO INDONESIA akan membahas lengkap mengenai polemik kenaikan PBB, sikap Bupati Pati, respons warga, hingga perkembangan terbaru.
Kenaikan PBB Hingga 250 Persen
Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan peningkatan tarif PBB-P2 yang mencapai 250 persen sebagai langkah penyesuaian setelah tarif pajak tersebut tidak mengalami perubahan selama 14 tahun.
Pemerintah daerah berargumen bahwa kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Sudewo menyatakan bahwa PBB Kabupaten Pati selama ini relatif rendah dibanding kabupaten tetangga sehingga butuh penyesuaian agar potensi daerah dapat dioptimalkan.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS, Segera download!
Tantangan Bupati Kepada Warga
Menyikapi gelombang protes yang muncul, Bupati Sudewo secara terbuka menantang warga yang menolak kenaikan PBB untuk mengerahkan massa sebanyak mungkin dalam aksi demonstrasi. Dalam video yang viral di media sosial, Sudewo menyatakan tidak gentar meskipun didemo oleh puluhan ribu orang.
Bahkan ia menyebutkan, “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju.”
Protes dan Rencana Demonstrasi Besar Oleh Warga Pati
Ribuan warga Pati termasuk kelompok santri dan masyarakat umum merencanakan aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan PBB tersebut, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati.
Mereka menganggap kenaikan pajak yang drastis tersebut memberatkan masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil yang penghasilannya tidak menentu.
Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi dan Aspirasi menyatakan dukungan atas demo ini dengan menyiapkan donasi untuk kelancaran aksi.
Baca Juga:
Reaksi Warga dan Keluhan Soal Kenaikan Pajak
Banyak warga mengeluhkan kenaikan pajak yang sangat signifikan. Contohnya, warga dari Kayen mengaku tagihan pajaknya naik dari Rp 179 ribu menjadi Rp 1,3 juta, sementara sebagian warga lain mengalami kenaikan yang tak kalah memberatkan.
Petani dan pedagang kaki lima menyatakan sangat merasa keberatan karena kenaikan tersebut. Ia mengatakan bahwa rencana ini justru dapat mengancam kelangsungan hidup ekonomi mereka.
Kritik juga dilayangkan terhadap klaim pemerintah bahwa PBB belum naik selama 14 tahun. Hal ini dikarenakan sejumlah warga mengatakan sudah ada kenaikan walaupun tidak sebesar ini.
Permintaan Maaf Bupati dan Peninjauan Ulang Kebijakan
Menanggapi kontroversi yang makin meluas. Pada 7 Agustus 2025 Bupati Pati Sudewo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataan dan cara penyampaian tantangannya terkait demo. Ia mengklarifikasi bahwa maksudnya bukan untuk menantang rakyat, melainkan agar aksi unjuk rasa berjalan lancar dan tertib.
Selain itu, Sudewo menyatakan akan meninjau kembali tarif PBB yang dinaikkan hingga 250 persen dan membuka peluang penurunan untuk beberapa kelompok tertentu agar tidak memberatkan.
Dampak Sosial dan Politik Dari Polemik PBB Pati
Kasus kenaikan PBB di Pati ini menjadi salah satu pelajaran penting bagi pemerintah daerah bahwa komunikasi dan sosialisasi harus lebih baik. Hal ini dilakukan agar kebijakan fiskal yang menyentuh langsung masyarakat dapat diterima tanpa harus menimbulkan konflik besar.
Konflik ini juga menimbulkan keresahan sosial dan tekanan politik. Mengingat demo besar yang siap digelar bisa mengganggu situasi keamanan dan pembangunan daerah. Pemerintah harus memastikan adanya dialog terbuka agar aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik.
Kesimpulan
Kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen di Kabupaten Pati menimbulkan kontroversi hebat dengan penolakan luas dari masyarakat yang merasa terbebani. Bupati Pati, Sudewo, menantang warga untuk melakukan demonstrasi besar-besaran, namun kemudian meminta maaf dan berjanji akan meninjau kebijakan tersebut.
Protes yang melibatkan ribuan warga, termasuk kelompok santri, menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam pengambilan kebijakan fiskal. Polemik ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki keterbukaan dan memastikan kebijakan berjalan adil serta tidak memberatkan masyarakat.
Buat kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru dan ter-update lainnya, kalian bisa kunjungi KEPPO INDONESIA, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik dan terviral baik itu yang ada didalam negeri ataupun diluar negeri.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari noticiassanjose.com
- Gambar Kedua dari regional.kompas.com
