Driver Ojol dan Kurir Demo di Kemenaker, Minta THR Wajib Tahun Ini
Aksi demonstrasi driver ojol dan kurir di kemenaker menyoroti isu penting mengenai kesejahteraan pekerja di sektor gig economy.
Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal, tuntutan akan hak dan kesejahteraan mereka juga semakin kuat. Salah satu isu yang tengah menjadi perhatian adalah Tunjangan Hari Raya (THR) bagi driver ojek online (ojol) dan kurir. Pada tahun ini, ribuan pengemudi ojol dan kurir dari berbagai platform melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menuntut pemberlakuan THR secara wajib bagi pekerja di sektor ini.
Aksi Demonstrasi ini mencerminkan keresahan para pekerja sektor transportasi dan pengiriman barang yang selama ini merasa kurang diperhatikan dalam aspek kesejahteraan. Mereka menuntut adanya regulasi yang mengatur pemberian THR secara jelas, sehingga mereka dapat menikmati hak yang sama seperti pekerja di sektor formal lainnya.
Tuntutan THR untuk Driver Ojol dan Kurir
Para pengemudi ojol dan kurir bekerja dengan sistem kemitraan dengan perusahaan aplikasi, bukan sebagai karyawan tetap. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan berbagai hak yang biasa diterima pekerja tetap, seperti jaminan kesehatan, tunjangan, dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Selama bertahun-tahun, setiap menjelang hari raya, banyak Driver Ojol dan kurir merasa kesulitan secara finansial karena tidak mendapatkan THR. Padahal, pekerjaan mereka sangat bergantung pada musim liburan, di mana permintaan layanan meningkat drastis. Ironisnya, di saat beban kerja bertambah, mereka justru tidak mendapatkan insentif tambahan seperti pekerja lainnya.
Tuntutan pemberian THR ini bukanlah hal baru. Namun, dengan semakin banyaknya jumlah driver ojol dan kurir yang bergantung pada profesi ini, desakan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih adil semakin kuat.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!

Aksi Demonstrasi di Kemenaker
Pada aksi yang berlangsung di depan Kantor Kemenaker, ribuan driver ojol dan kurir membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan utama mereka: THR wajib untuk seluruh driver ojol dan kurir. Beberapa poin utama yang mereka suarakan meliputi:
- Pemberlakuan THR sebagai hak wajib Para pengemudi meminta agar Kemenaker membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan aplikasi memberikan THR bagi mitra driver dan kurir.
- Kejelasan status hukum pekerja Banyak pengemudi merasa bahwa status mereka sebagai ‘mitra’ tidak adil karena dalam praktiknya mereka bekerja penuh waktu layaknya karyawan tetap.
- Perlindungan sosial yang lebih baik Selain THR, mereka juga meminta jaminan sosial dan kesehatan agar memiliki perlindungan yang lebih baik.
Demonstrasi ini berlangsung damai, dengan para peserta secara tertib menyampaikan aspirasi mereka. Sejumlah perwakilan pengemudi juga diterima oleh pejabat Kemenaker untuk berdiskusi mengenai tuntutan mereka.
Baca Juga:
Respon Kemenaker dan Perusahaan Aplikasi
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi aksi ini dengan menyatakan bahwa mereka akan mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai status pekerja ojol dan kurir serta kemungkinan pemberlakuan THR bagi mereka. Kemenaker juga menyatakan bahwa mereka akan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan perusahaan aplikasi, untuk berdiskusi mengenai solusi terbaik.
Di sisi lain, perusahaan aplikasi yang menaungi para pengemudi ojol dan kurir masih bersikukuh bahwa mereka tidak memiliki kewajiban memberikan THR. Alasannya adalah karena para pengemudi bukan karyawan tetap, melainkan mitra usaha. Namun, beberapa perusahaan telah memberikan bantuan dalam bentuk insentif atau bonus tahunan. Meskipun nominalnya tidak sebesar THR yang diterima pekerja formal.
Apakah THR Wajib bagi Ojol dan Kurir Bisa Diberlakukan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:
1. Status Hukum Driver Ojol dan Kurir
Salah satu tantangan utama dalam mewajibkan THR bagi pengemudi ojol dan kurir adalah status hukum mereka yang tidak dianggap sebagai pekerja tetap. Di berbagai negara, driver ojol sering kali dianggap sebagai pekerja lepas atau mitra, yang berarti mereka tidak mendapatkan hak seperti pekerja dengan kontrak tetap.
Namun, di beberapa negara seperti Inggris dan Spanyol, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan pekerja gig economy sebagai karyawan, sehingga mereka berhak mendapatkan tunjangan seperti THR dan jaminan sosial.
2. Kemampuan Finansial Perusahaan Aplikasi
Perusahaan aplikasi sering kali berargumen bahwa model bisnis mereka tidak memungkinkan mereka untuk membayar THR bagi semua mitra pengemudi dan kurir. Mereka mengklaim bahwa sistem bagi hasil dan insentif yang sudah diberikan seharusnya cukup untuk menggantikan tunjangan seperti THR.
Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa perusahaan aplikasi mendapatkan keuntungan besar dari para driver dan kurir, sehingga mereka seharusnya bisa menyisihkan dana untuk memberikan THR.
3. Regulasi Pemerintah
Jika pemerintah ingin mewajibkan THR bagi pengemudi ojol dan kurir, maka regulasi baru perlu dibuat. Hal ini dapat mencakup aturan tentang klasifikasi pekerja, persentase THR yang harus diberikan, serta mekanisme pemberiannya.
Di Indonesia, pemerintah sebelumnya telah membuat aturan mengenai upah minimum dan jaminan sosial bagi pekerja informal. Oleh karena itu, pemberlakuan THR bagi ojol dan kurir juga bukan sesuatu yang mustahil, asalkan ada kesepakatan dari semua pihak.
Kesimpulan
Aksi demonstrasi driver ojol dan kurir di Kemenaker menyoroti isu penting mengenai kesejahteraan pekerja di sektor gig economy. Tuntutan mereka untuk mendapatkan THR wajib mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem kemitraan yang selama ini dianggap tidak adil.
Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, pemberian THR bagi pengemudi ojol dan kurir bukanlah sesuatu yang mustahil. Diperlukan regulasi yang jelas, kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan aplikasi, serta komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor ini.
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan perusahaan aplikasi. Apakah tuntutan THR bagi ojol dan kurir akan terealisasi tahun ini? Atau apakah mereka masih harus berjuang lebih lama untuk mendapatkan hak yang mereka rasa layak? Yang pasti, isu ini akan terus menjadi perdebatan yang menarik di dunia ketenagakerjaan Indonesia.