Hacker Bjorka Kembali Berulah dengan Membobol Data Pajak Jokowi dan Sri Mulyani

Indonesia kembali digemparkan dengan aksi peretasan yang dilakukan oleh hacker anonim yang dikenal dengan nama Bjorka.

Kali ini, Bjorka berhasil membobol data pajak milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta jutaan data wajib pajak lainnya. Aksi ini menambah daftar panjang serangan siber yang dilakukan oleh Bjorka terhadap berbagai institusi di Indonesia. Mari kita lihat ulasan lengkapnya dari KEPPOO INDONESIA ini tentang hacker Bjorka yang kembali meretas data penting Indonesia.

Kronologi Peretasan Data Pajak

Peretasan ini pertama kali terungkap pada 18 September 2024, ketika Bjorka mengunggah data yang diduga milik Presiden Joko Widodo, kedua putranya yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta Sri Mulyani di sebuah forum hacker di dark web. Data tersebut ditawarkan dengan harga USD 10 ribu dan mencakup informasi sensitif. Seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), rincian penghasilan, dan transaksi keuangan.

Reaksi Pemerintah

Menanggapi insiden ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani segera memerintahkan investigasi menyeluruh untuk mengevaluasi situasi dan mengidentifikasi celah keamanan yang dimanfaatkan oleh Bjorka. “Saya telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak dan seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan data kami,” ujar Sri Mulyani di kompleks parlemen di Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama itu untuk menyelidiki insiden ini dan memastikan bahwa data wajib pajak lainnya tetap aman. DJP berjanji akan meningkatkan sistem keamanan mereka untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Dampak dan Ancaman Peretasan

Peretasan ini tidak hanya mengancam privasi individu yang datanya bocor. Tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data di Indonesia secara keseluruhan. Bjorka mengklaim telah mencuri data sebesar 2GB yang mencakup informasi dari 6,6 juta wajib pajak. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk berbagai kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, dan pemerasan.

Para ahli keamanan siber menilai bahwa insiden ini menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan data pemerintah. “Ini adalah ancaman serius yang harus segera ditangani. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah drastis untuk memperkuat keamanan siber dan melindungi data sensitif warga negara”. Kata Teguh Aprianto, seorang pakar keamanan siber.

Baca Juga: Tertangkap! 5 Pelaku Pembunuhan Anak Perempuan yang Dililit Lakban

Langkah-Langkah Pencegahan

Sebagai langkah pencegahan, BSSN telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keamanan data, termasuk penggunaan enkripsi yang lebih kuat. Peningkatan pengawasan terhadap akses data, dan pelatihan keamanan siber bagi pegawai pemerintah. Selain itu, BSSN juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penipuan yang mungkin timbul akibat kebocoran data ini.

Pemerintah juga berencana untuk mengadakan audit keamanan siber secara berkala dan memperbarui infrastruktur teknologi informasi mereka untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. “Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa sistem keamanan kami selalu up-to-date dan mampu menghadapi berbagai ancaman,” tambah Sri Mulyani.

Reaksi Publik yang Mengetahui peretasan

Insiden ini memicu berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang keamanan data pribadi dan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas. “Ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana bisa data pribadi kita tidak aman? Pemerintah harus bertanggung jawab dan segera memperbaiki sistem keamanan mereka,” ujar salah satu warga yang datanya diduga bocor.

Di media sosial, tagar #Bjorka kembali trending dengan banyak pengguna yang membahas insiden ini dan berbagi tips tentang cara melindungi data pribadi mereka. Beberapa pengguna juga mengkritik pemerintah karena dianggap tidak cukup serius dalam menangani masalah keamanan siber.

Harapan ke Depan

Kasus peretasan oleh Bjorka ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya keamanan siber. Diharapkan, dengan adanya insiden ini, pemerintah akan lebih serius dalam memperkuat sistem keamanan data dan melindungi privasi warga negara. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih waspada dan proaktif dalam melindungi data pribadi mereka.

Penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku peretasan seperti Bjorka juga menjadi harapan banyak pihak. “Kami berharap pihak berwenang dapat segera menangkap Bjorka dan menghentikan aksi-aksi peretasan yang merugikan banyak orang,” kata Teguh Aprianto.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, pakar keamanan siber, dan masyarakat, diharapkan insiden serupa tidak akan terulang di masa depan. Keamanan data adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga dan melindungi informasi pribadi dari ancaman siber.