ICW Kritik Program MBG: Pemborosan Anggaran Negara & Pelayanan
ICW kritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mengentaskan stunting.
Organisasi ini menilai bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya jauh dari standar gizi yang ideal tetapi juga berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara yang sangat besar. Dibawah ini KEPPOO INDONESIA akan membahas kritik tersebut didasarkan pada hasil pemantauan langsung yang saat ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan transparansi program tersebut.
Kritik Utama ICW Terhadap Program MBG
ICW menemukan bahwa komposisi dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG seringkali tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Temuan menunjukkan bahwa mulai dari perencanaan menu hingga penyajian makanan tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak-anak yang menjadi sasaran program ini.
Hal ini sangat ironis mengingat cita-cita utama MBG adalah untuk mengatasi masalah stunting yang selama ini menjadi perhatian nasional. Lebih memprihatinkan, banyak laporan dari guru yang menyebutkan bahwa makanan yang disediakan tidak layak konsumsi sehingga sering dibuang begitu saja oleh siswa.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!
Dugaan Penggelapan & Kecurangan Anggaran
Selain masalah gizi dan kualitas makanan, ICW juga menyoroti soal pengelolaan anggaran MBG yang diduga sarat kecurangan. Dalam penyaluran dana, ada indikasi penggelapan yang berdampak pada mitra dapur yang mengalami kerugian besar.
Misalnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, harus menutup usahanya karena dikabarkan tidak menerima pembayaran untuk 65.025 porsi makanan yang telah mereka produksi dalam dua bulan.
Penyaluran anggaran yang dilakukan melalui mekanisme bantuan pemerintah juga dinilai melanggar peraturan. Membuka celah praktik korupsi seperti laporan fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban.
Baca Juga:
Ketimpangan Layanan & Kualitas Makanan
ICW juga mengungkap ketimpangan dalam layanan penyediaan makanan di berbagai sekolah yang menjadi lokasi MBG. Beberapa sekolah menerima alat makan berbahan stainless steel yang aman. Sementara yang lain hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak jika digunakan untuk makanan panas.
Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya standarisasi yang memadai dalam pelaksanaan program. Selain itu juga kualitas makanan yang disajikan kerap kali tidak memenuhi standar gizi minimal yang sudah ditetapkan.
Dampak Negatif Terhadap Anggaran Negara
Dalam diskusi yang diadakan di Jakarta Selatan, staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG justru menjadi beban baru bagi keuangan negara. Daripada menghemat anggaran, program ini berpotensi menghambur-hamburkan uang negara tanpa menghasilkan dampak signifikan bagi perbaikan gizi anak-anak.
Kondisi ini bertolak belakang dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini menjadi jargon pemerintah, khususnya Presiden Prabowo yang menginisiasi program tersebut. Oleh sebab itu, ICW mendorong evaluasi menyeluruh agar anggaran negara yang dialokasikan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dan tidak sia-sia.
Seruan untuk Penghentian Program MBG
Menanggapi berbagai permasalahan yang terungkap, ICW menyerukan agar program MBG dihentikan sementara waktu. Mereka menilai bahwa kelanjutan program tanpa perbaikan serius hanya akan menggugurkan tujuan awal. Serta menggandakan risiko pemborosan anggaran dan dampak buruk bagi anak-anak penerima bantuan.
Penghentian ini dianggap perlu untuk memperbaiki sistem pengelolaan, meningkatkan transparansi. Memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada yang membutuhkan secara tepat dan efisien.
Kesimpulan
Selain penghentian, ICW dan sejumlah pihak berharap agar Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah melakukan investigasi mendalam. Atas prosedur pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan dalam program MBG. Kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama agar tidak menciptakan masalah baru seperti kasus keracunan massal yang pernah terjadi di beberapa daerah.
Pemerintah juga didorong untuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, standarisasi penyediaan makanan yang sehat dan bergizi. Simak dan ikuti terus informasi yang lebih menarik tentang berita terlengkap yang akan kami berikan setiap harinya di Berita Viral.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari portalhukum.id
- Gambar Kedua dari liputan6.com
