Instruksi Prabowo, TNI-Polri Berantas Pungli Ormas!
TNI-Polri berantas pungli ormas atas perintah Prabowo! Satuan TNI dan Polri bersinergi menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli) di kawasan industri.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemerasan dan pungutan liar yang menghambat investasi di Indonesia.
Instruksi ini diberikan sebagai respons terhadap maraknya ormas yang meminta tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan-perusahaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Dibawah ini KEPPOO INDONESIA akan membahas tentang Instruksi Prabowo, TNI-Polri berantas pungli ormas!
Pungli Ormas Ancam Investasi!
Instruksi keras ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025). Luhut mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat menyoroti maraknya aksi pungli yang dilakukan ormas di kawasan industri dan meminta TNI-Polri serta Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan.
“Presiden tadi perintahkan TNI-Polri dengan kejaksaan untuk melihat hal-hal seperti itu,” tegas Luhut, seperti dikutip dari berbagai sumber. Luhut menambahkan, pemerintah telah mempelajari persoalan ini secara mendalam dan akan segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan ormas-ormas yang meresahkan dunia usaha. “Harus ditindak hal-hal semacam itu, pokoknya harus tertib,” imbuhnya.
Perintah Prabowo ini bukan tanpa alasan. Aksi pungli yang dilakukan ormas telah lama menjadi duri dalam daging bagi iklim investasi di Indonesia. Para pengusaha dan investor seringkali menjadi sasaran pemerasan dengan berbagai modus, mulai dari permintaan “uang keamanan” hingga paksaan untuk memberikan proyek atau pekerjaan kepada anggota ormas. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan rasa tidak aman yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!
Curhat Pengusaha Lapor Polisi pun Tak Mempan!
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, bahkan mengungkapkan bahwa laporan kepada aparat keamanan seringkali tidak mempan. Sanny mengatakan bahwa sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran ormas, seperti di Bekasi, Karawang, Batam, hingga Jawa Timur. “Ormas sudah sering kali mengganggu operasional para investor,” keluhnya.
Sanny menambahkan, aksi pungli oleh ormas tidak hanya merugikan pabrik yang sudah beroperasi, tetapi juga menyebabkan rencana investasi senilai ratusan triliun rupiah batal. “Ini sangat memprihatinkan. Investor jadi takut masuk karena merasa tidak aman,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi. Ia mengaku resah dengan keberadaan pungli yang dibarengi aksi premanisme. Ristadi bahkan meminta agar Presiden Prabowo turun langsung dengan “aura sebagai (purnawirawan) tentara” untuk menindak tegas para pelaku pungli. “Kadang-kadang takutnya hanya ke presiden, ke anak buahnya enggak takut si mafia itu. Kalau mafia begitu urusannya kan sudah pada nekat mereka itu,” ungkapnya.
Baca Juga:
Wamenaker Siap Koordinasi dengan Polri
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel), juga tak tinggal diam. Ia berjanji akan melaporkan oknum ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri ke Polri. “Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegas Noel.
Noel juga berencana untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas masalah ini secara khusus. Ia yakin bahwa Polri akan memberikan respons yang cepat dan efektif untuk mengatasi keluhan dari para pengusaha di kawasan industri. “Saya akan menemui kapolri secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” pungkasnya.
Noel menambahkan bahwa ulah ormas bergaya preman telah menghambat penyerapan tenaga kerja dan menggagalkan rencana investasi. “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” ujarnya.
Pemerintah Ambil Tindakan Hukum
Sebelumnya, pemerintah juga telah mengambil langkah hukum untuk mengatasi keluhan pengusaha terkait ormas yang meminta tunjangan hari raya (THR). Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa masalah ini harus mendapat perhatian serius. “Persoalan ormas yang meminta THR adalah masalah yang sangat khusus,” ujarnya.
Todotua menambahkan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pengusaha, sehingga kegiatan perusahaan tidak terganggu oleh permintaan THR dari ormas.
Isu ini mencuat setelah surat dari salah satu ormas viral di media sosial. Ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, meminta THR kepada perusahaan di wilayahnya. Dalam surat tersebut, ormas tidak menyebutkan jumlah yang diminta, hanya menyatakan bahwa besar kecilnya pemberian akan diterima.
Kepastian Hukum dan Iklim Investasi Kondusif
Perintah Prabowo untuk menindak tegas ormas pungli ini disambut baik oleh berbagai kalangan. Para pengusaha dan investor berharap agar tindakan ini dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing.
Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group, Edi Rivai, menegaskan perlunya kepastian hukum bagi dunia usaha. Ia berharap agar kegiatan perusahaan tidak terganggu oleh permintaan THR dari ormas. Edi juga menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat keamanan agar perusahaan bisa beroperasi dengan lancar tanpa tekanan dari ormas. “Yang kami harapkan adalah kepastian hukum dan kepastian berusaha, sehingga kegiatan perusahaan tidak terganggu oleh permintaan THR dari ormas,” tegasnya.
Edi menambahkan bahwa tanpa diminta pun, pengusaha tetap berkontribusi kepada masyarakat sekitar, misalnya dengan merekrut tenaga kerja lokal atau melibatkan pengusaha lokal sebagai vendor.
Akankah Gebrakan Prabowo Berhasil?
Perintah Presiden Prabowo ini menjadi ujian bagi TNI-Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Masyarakat menanti bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk memberantas pungli dan premanisme di kawasan industri. Jika gebrakan ini berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi magnet bagi investasi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Ormas-ormas yang melakukan pungli seringkali memiliki jaringan yang kuat dan dukungan dari oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya penindakan hukum, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Hanya dengan menciptakan ekosistem yang bersih, transparan, dan akuntabel, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera. Akankah Prabowo mampu mewujudkan mimpi ini? Waktu yang akan menjawab.
Terima kasih telah mengisi waktu anda untuk mengetahui informasi tentang TNI-Polri Berantas Pungli Ormas. Mari simak berita-berita lainnya hanya di KEPPOO INDONESIA kami akan memberikan banyak lagi informasi penting yang harus di ketahui.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari liputan6.com
- Gambar Kedua dari CNN Indonesia
- Gambar Ketiga dari Tribunnews.com
