Kapolda Metro Jaya Gerak Cepat Soal Terjadinya Dugaan Pungli di Samsat Bekasi!!

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto ​Pada tanggal 13 September 2024, menunjukkan respons cepat terkait dugaan pungli yang terjadi di Samsat Bekasi.​

Tindakan ini diambil setelah kasus tersebut viral di media sosial, di mana Propam Polda Metro Jaya diturunkan untuk menyelidiki masalah tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menindaklanjuti dugaan pungli yang terjadi di Samsat Kota Bekasi. Tindakan cepatnya ini diapresiasi oleh Ketua IPW, yang menganggapnya sebagai respon yang tepat untuk menangani masalah pungli yang telah menarik perhatian publik. Pengawasan dari pihak kepolisian diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan transparansi dalam pelayanan publik. Berikut ini beberapa berita viral hanya klik link KEPPOO INDONESIA.

Pungli di Samsat Bekasi

Dugaan pungutan liar (pungli) di Samsat Bekasi terjadi ketika seorang pria mengaku ditawari oleh oknum petugas untuk mempercepat proses pengurusan pajak dan balik nama kendaraan dengan imbalan sebesar Rp 550.000. Pria tersebut menolak tawaran tersebut dan melaporkan insiden itu kepada petugas lain, namun saat melapor, ia justru diinterogasi di sebuah ruangan. Viralnya kasus ini di media sosial memicu Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti melalui Bidang Propam guna menyelidiki lebih lanjut.

​Polda Metro Jaya secara tegas mengonfirmasikan bahwa kasus ini sedang diusut oleh Bidang Propam, dan oknum petugas yang diduga terlibat telah dicopot dari tugas di bagian pelayanan lalu lintas.​ Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, memastikan bahwa kasus ini akan ditangani sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) dan fakta yang ada. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, juga berkomitmen untuk melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada praktek pungli yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain itu, masyarakat diimbau untuk melapor apabila mengalami atau mengetahui tindakan pungli dari petugas kepolisian.

Baca Juga: Ponsel Dimas Drajad Dicuri Saat Latihan di GBK, 3 Pelaku Ditangkap

Tanggapan Kapolda Metro Jaya

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menanggapi serius dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Samsat Bekasi. ​Tindakan ini memicu respon cepat dari pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh dan menegarkan pelanggaran kode etik di institusi kepolisian. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolda Metro Jaya menurunkan Propam untuk menyelidiki kasus pungli di Samsat Kota Bekasi dan memberikan perlindungan bagi pelapor. Anggota yang pungli jelas akan kami tindak lanjuti Pungli merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Ungkap Irjen Karyoto dalam apel Operasi Patuh Jaya 2024.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Masyarakat juga menyambut baik tindakan cepat Kapolda Metro Jaya melalui Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng, yang memberikan apresiasi terhadap upaya tersebut. Sugeng menekankan pentingnya penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran, agar Polri dapat terus meningkatkan citranya di mata masyarakat dan menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi serta melayani publik. Kapolda juga diharapkan untuk terus berkomitmen memberantas setiap bentuk pelanggaran dalam pelayanan publik.

Langkah Penanganan Kasus

Langkah-langkah penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Samsat Bekasi telah diambil dengan sangat serius oleh Polda Metro Jaya.​ Tindakan ini mencakup penyelidikan oleh Bidang Propam, audit internal, serta pelibatan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus serupa:

1. Penyelidikan oleh Propam

Setelah viral di media sosial, Polda Metro Jaya menugaskan Bidang Propam untuk menyelidiki dugaan pungli di Samsat Bekasi. Seorang pria melaporkan bahwa ia ditawari proses pengurusan pajak dan balik nama kendaraan dengan biaya tambahan yang tidak resmi sebesar Rp 550.000. Penyidik dari Propam berfokus pada kasus ini untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

2. Tindakan terhadap Oknum Terkait

Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa oknum polisi yang terlibat dalam dugaan pungli tersebut telah dicopot dari tugasnya dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Propam. Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, memastikan bahwa tindakan disiplin akan diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Audit Internal

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, juga memerintahkan untuk dilakukan audit internal terkait kasus ini. Penelusuran mendalam akan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi praktik pungli yang merugikan masyarakat dalam layanan publik. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

4. Pelibatan Masyarakat

Selain tindakan di atas, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk aktif berperan serta dalam melaporkan dugaan pungli atau pelanggaran lainnya. Masyarakat dapat melaporkan kepada SPKT untuk dugaan pidana atau kepada Propam untuk pelanggaran disiplin dan kode etik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepolisian.

Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas mengacu pada penerapan hukum yang dilakukan dengan disiplin dan kepatuhan pada aturan yang ada. Ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Seperti yang ditegaskan, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketika penegakan hukum bersikap tegas, maka keadilan akan terwujud dan penegakan hukum akan menjadi lebih efektif. Dalam persidangan, ketegasan aparat penegak hukum sangat menentukan hasil akhir dalam proses menegakan hukum.

Diperlukan mentalitas yang baik dari penegak hukum agar hukum dapat berfungsi dengan baik.Tanpa sikap tegas. Pelanggaran hukum bisa terjadi dengan bebas, yang pada akhirnya akan merusak citra institusi hukum itu sendiri. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum yang tegas, antara lain kredibilitas aparat. Dukungan perundang-undangan yang jelas, dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kombinasi dari semua faktor ini akan membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan tidak diskriminatif.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perusahaan dan pemerintah memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada pelapor dalam kasus pungli. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap tindakan pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan, serta pelecehan terhadap pelapor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi individu yang berani mengungkapkan praktik ilegal. Pemerintah diharapkan memberikan jaminan keamanan bagi pelapor, termasuk akses ke rumah aman dan penyediaan identitas baru jika diperlukan.

Kesimpulan

Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Samsat Bekasi telah menarik perhatian luas dan direspons cepat oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini berawal dari pengakuan seorang warga, Tian. Yang melaporkan tawaran dari oknum polisi untuk mempercepat pengurusan pajak dengan biaya yang tidak resmi. Tindakan ini segera ditindaklanjuti oleh Bidang Propam yang memeriksa oknum terduga dan memastikan perlindungan bagi pelapor. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menegaskan komitmennya untuk menindak anggota yang melakukan pungli. Dengan menjelaskan bahwa pungli merupakan pelanggaran kode etik.​ Simak terus jangan sampai ketinggalan berita viral hanya di viralfirstnews.fun.