Kekaisaran Sunda Ancam Ratakan Jakarta Seperti Hiroshima, Bagaimana Respon Polri ?

Ancaman kekaisaran sunda nusantara untuk meratakan Jakarta seperti Hiroshima telah memicu respons dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kekaisaran Sunda Nusantara menuntut ganti rugi sebesar Rp 5 triliun kepada Polres Cianjur, Jawa Barat, atas penangkapan salah satu jenderal muda mereka. Polisi mengatakan sindikat pemalsuan STNK ini mengklaim mendapat perlindungan dari Kekaisaran Majelis Agung Sunda Archipelago (M.A.S.A).

Ancaman ini muncul setelah polisi menilang seorang pengemudi yang menggunakan dokumen kendaraan dengan kop surat Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Kejadian ini berujung pada penangkapan dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

 

Kekaisaran Sunda Nusantara

Kekaisaran Sunda Nusantara menarik perhatian publik setelah seorang pengemudi dihentikan oleh polisi karena menggunakan dokumen kendaraan yang tidak sah dengan kepala surat Negara Kekaisaran Sunda Nusantara.

Saat penilangan di Jakarta Timur, pengemudi bernama Rusdi Karepesina menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Negara Kekaisaran Sunda Nusantara.

Polisi menyita SIM dan kendaraan tersebut. Rusdi dan seorang temannya mengaku sebagai warga Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. STNK tersebut mencantumkan nama Sekretaris Jenderal Agung Majelis Agung Sunda Archipelago (MASA) sebagai penerbit dan ditandatangani oleh Menteri Senior Ekonomi dan Keuangan, Ahmad Fauzi.

Surat izin mengemudi ditandatangani oleh Rusdi, dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus Bidang Transportasi Sekjend Agung MASA, dan menampilkan bendera merah putih dengan lima bintang, kujang kuning, dan simbol Negara Kekaisaran Sunda Nusantara dengan dua singa berwarna emas.

Ancaman Terhadap Jakarta

Menyusul penangkapan beberapa anggota atas dugaan pemalsuan STNK, Kekaisaran Sunda Nusantara mengancam akan membuat Jakarta seperti Hiroshima dan Nagasaki jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Ancaman itu disampaikan dalam surat yang dikirim ke Polres Cianjur, memprotes penangkapan empat anggota, termasuk seorang jenderal muda. Surat itu, yang juga ditembuskan ke berbagai negara, menuntut pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Polisi menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kegiatan kelompok tersebut dan sumber ancaman tersebut. Jakarta sering dianggap sebagai simbol pusat kekuasaan yang mengabaikan daerah-daerah lainnya. Namun, meskipun ada ketidakpuasan sosial yang mendalam, ancaman kekerasan seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun.

Investigasi Polisi dan Penangkapan

Polres Cianjur telah menangkap empat orang yang terkait dengan sindikat yang memproduksi dokumen pendaftaran kendaraan (STNK) palsu. Salah satu yang ditangkap mengaku sebagai jenderal muda di Negara Kekaisaran Sunda Nusantara Majelis Agung Sunda Archipelago (M.A.S.A).

Tersangka adalah Hasanudin (54), Irvan Kusnadi (46), Oyan (39), dan Ema Doni (33). Polisi menyita sembilan mobil, puluhan STNK palsu, dan peralatan percetakan. Sindikat tersebut diduga mencetak ribuan STNK palsu, menjualnya dengan harga Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per lembar.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 263 Ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat, yang membawa hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!

 

Baca Juga: Heboh! Indonesia Airlines, Maskapai Milik Putra Aceh Bermarkas di Singapura

Pemalsuan Dokumen Kendaraan

Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa sindikat tersebut telah beroperasi selama lima tahun, memproduksi ribuan STNK palsu. STNK dipalsukan dengan nama dan logo Kekaisaran Sunda Nusantara, menggantikan identifikasi polisi resmi.

STNK palsu itu digunakan pada kendaraan yang diperoleh dari perusahaan leasing, rental, dan pencurian. Para tersangka mengklaim bahwa dokumen itu asli dan bahwa Sunda Nusantara adalah negara yang diakui dengan wewenang untuk mengeluarkan dokumennya sendiri.

Perbandingan Dengan Sunda Empire

Kemunculan Kekaisaran Sunda Nusantara mengingatkan pada kekaisaran lain di Indonesia, seperti Sunda Empire. Sunda Empire, yang berbasis di Bandung, terkenal karena klaimnya yang bombastis dan kegiatan yang tidak konvensional.

Para pemimpinnya ditangkap dan dipenjara karena menyebarkan informasi palsu dan menyebabkan kerusuhan publik. Kasus ini diklaim berbeda dari Sunda Empire, meskipun ada beberapa kesamaan.

Himbauan Kewaspadaan Publik

Polisi telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat menangani dokumen kendaraan. Mereka juga mendorong masyarakat untuk teliti dalam memeriksa keaslian STNK untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Polisi terus menyelidiki kasus ini dan kegiatannya. Polres Cianjur akan terus melakukan pendalaman terkait sindikat pemalsuan STNK yang melibatkan kelompok Negara dalam kasus ini.

Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan indikasi pemalsuan STNK atau aktivitas mencurigakan yang terkait dengan kelompok ini. Dengan kewaspadaan dan kerjasama dari masyarakat, diharapkan pihak kepolisian dapat mengungkap tuntas jaringan ini dan mencegah potensi ancaman keamanan yang mungkin timbul.

Polri juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahaya dari kelompok-kelompok yang mencoba untuk memecah belah persatuan bangsa.

Langkah-langkah preventif juga akan ditingkatkan untuk mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tindakan tegas dan terukur, Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman.