Miris Pegawai ASN PUPR Kutai Timur Pesta Miras di Kantor!
Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan video viral pesta miras di kantor pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kutai Timur.
Video tersebut memperlihatkan perilaku tidak pantas mereka, di mana sejumlah pegawai tampak berjoget di atas meja, mengadakan pesta, dan bahkan melakukan aksi nyawer uang sambil berpesta minuman keras. Momen ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap mencoreng citra ASN sebagai abdi negara. Dalam KEPPOO INDONESIA ini, kita akan mengulas secara mendalam insiden tersebut, mulai dari kronologi kejadian hingga dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintahan.
Kronologi Pesta ASN di Kantor
Menurut informasi yang beredar, kejadian ini berlangsung di salah satu kantor Dinas PUPR Kutai Timur. Dalam video berdurasi selama 51 detik tersebut diunggah ke media sosial oleh pihak yang tidak diketahui, memperlihatkan suasana pesta yang jauh dari kesan profesional.
Beberapa pegawai terlihat berjoget di atas meja kerja sambil menyawer uang ke rekan-rekan mereka. Tak hanya itu, botol minuman keras juga tampak jelas dalam video tersebut. Pesta ini menjadi sorotan publik karena seharusnya para pegawai negeri menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih profesional.
Merespons hal tersebut, Pemkab Kutim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera membentuk tim investigasi menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sejumlah oknum ASN Dinas PUPR.
Pembentukan tim ini dilakukan melalui rapat Tim Majelis Kode Etik yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi. Merangkum sejumlah sumber, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menjelaskan bahwa tim investigasi terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur atasan langsung, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!
Klarifikasi dari Kepala Dinas PUPR Kutim
Menanggapi viralnya video tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abadi, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di kantornya. “Sebenarnya ini acara hiburan anak-anak biasa, nyanyi-nyanyi karaoke karena sudah selesai melaksanakan lembur yang memang berminggu-minggu, sehingga menghibur diri dengan nyanyi dan karaoke di ruang rapat, karena memang sudah larut malam pas selesai lembur, sehingga memang di situ saja tempatnya,” terang Joni, Sabtu (15/2/2025).
Joni mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada akhir 2024. Dimana, katanya, jadwal sangat padat. “Jadi suasana ruang rapat seperti itu,” tambahnya. Mengenai botol bir yang ada, Joni menduga hal itu di luar jam kerja dan bukan berarti disediakan. “Kemungkinan ada yang bawa buat dirinya memang singgah ke kantor,” terangnya.
Meski demikian, Joni mengaku akan menegur mereka dan melakukan pembinaan disiplin secara internal agar kejadian serupa tidak terulang. “Senin akan saya apel-kan mereka ini, internal saja kami lakukan pembinaan disiplin, agar tidak terulang, mungkin sedikit berlebihan karena melepaskan beban mereka lembur,” pungkasnya.
Baca Juga:
Pelanggaran Terhadap Kode Etik ASN
Sebagai pegawai negeri, setiap ASN diharapkan mematuhi kode etik yang berlaku. Kode etik ASN mengatur tentang perilaku, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta menjaga citra institusi tempat mereka bekerja. Tindakan pesta miras, berjoget di atas meja, serta memberikan uang nyawer dalam lingkup kantor jelas melanggar kode etik tersebut.
Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya reformasi dalam sistem etika dan pengawasan ASN. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pegawai negeri memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode etik dan tanggung jawab mereka. Pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga reputasi sebagai abdi negara harus dilakukan secara berkala.
Selain itu, pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan, baik melalui pemantauan langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem evaluasi berbasis kinerja dan etika, sehingga pelanggaran seperti ini dapat ditekan seminimal mungkin.
Tindakan Pemerintah dan Sanksi yang Diberikan
Menanggapi kemarahan publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Kepala Dinas PUPR segera memberikan pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut, pihak Dinas PUPR mengungkapkan bahwa kejadian ini sedang diinvestigasi secara mendalam. Mereka juga menegaskan bahwa tindakan para pegawai tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh institusi.
Selain itu, sejumlah pegawai yang terlibat dalam video tersebut dikabarkan telah menerima sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga ancaman pemecatan, tergantung pada tingkat keterlibatan masing-masing individu. Pemerintah daerah pun berjanji akan memperketat pengawasan di lingkungan kerja ASN untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Dampak terhadap Citra ASN di Indonesia
Insiden ini tidak hanya mencoreng nama baik Dinas PUPR Kutai Timur, tetapi juga memberikan dampak buruk pada citra ASN di Indonesia secara umum. Sebagai abdi negara, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Namun, perilaku seperti yang terlihat dalam video tersebut membuat rakyat semakin skeptis terhadap profesionalisme dan integritas para pegawai negeri. Hal ini juga menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Indonesia untuk senantiasa menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.
Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa perilaku tidak profesional, sekecil apapun, dapat dengan mudah menjadi sorotan publik di era media sosial. Namun, kejadian ini memberikan contoh yang sangat negatif, terutama bagi generasi muda yang seharusnya melihat ASN sebagai figur yang mengedepankan kedisiplinan dan tanggung jawab.
Reaksi Publik dan Media Sosial
Setelah video pesta miras di kantor tersebut menyebar luas, warganet pun tidak tinggal diam. Media sosial dipenuhi oleh kritik pedas yang ditujukan kepada para ASN tersebut. Banyak yang menyayangkan bahwa perilaku seperti ini justru dilakukan oleh aparat pemerintah yang digaji dengan uang rakyat. Tagar seperti #ASNberulah dan #KutaiTimurViral sempat menjadi tren di Twitter.
Dimana pengguna media sosial menuntut adanya tindakan tegas terhadap para pelaku. Tidak sedikit juga yang mempertanyakan bagaimana pengawasan internal di institusi pemerintah seperti Dinas PUPR ini bisa begitu lemah hingga insiden seperti ini terjadi. Beberapa pihak bahkan menyoroti bahwa kejadian ini mencerminkan perlunya reformasi sistem kerja ASN agar lebih profesional dan berintegritas.
Ikutin terus perjalan kami dalam memberikan Informasi terbaru dan terlengkap hannya di KEPPOO INDONESIA.
