Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran, Gaji ASN dan Operasional Tetap Terjaga!

​Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintahannya tidak akan mengganggu gaji ASN dan operasional.​

Penegasan ini disampaikan di tengah isu simpang siur tentang pemotongan gaji ASN akibat penghematan anggaran. Prabowo memastikan bahwa anggaran yang dihemat akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah.

Prabowo menyampaikan hal ini saat acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 14 Februari 2025. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran KEPPOO INDONESIA.

Penegasan Prabowo Tentang Gaji ASN dan Operasional

Dalam acara tersebut, Prabowo menepis isu simpang siur mengenai pemotongan gaji ASN akibat penghematan anggaran. Ia menegaskan bahwa narasi yang menyebutkan gaji ASN akan dipotong adalah tidak benar. Prabowo juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu operasional pemerintahan sehari-hari. Menurutnya, efisiensi ini lebih menyasar pada pengurangan kegiatan yang dianggap tidak penting.

Prabowo menjelaskan bahwa anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Program-program tersebut meliputi penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, dan kebutuhan rakyat lainnya. Ia mengajak seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung langkah penghematan ini demi kepentingan rakyat.

Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!

 

Penghematan Anggaran yang Signifikan

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah berhasil menghemat sekitar Rp 300 triliun. Penghematan ini dilakukan tanpa menyentuh program-program yang sedang berjalan, terutama di bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa program-program penting, termasuk di sektor pendidikan, tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikorbankan demi efisiensi anggaran.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini akan difokuskan pada pengurangan kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang penting. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan seremonial lainnya. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan seperti seminar tidak lagi diperlukan, karena yang lebih dibutuhkan adalah tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan rakyat, seperti penyediaan pupuk, bibit, dan perbaikan sekolah.

Baca Juga: Firdaus Oiwobo Ngaku Pemilik Gunung di Parung, Bikin Netizen Geram!

Dukungan dari Menteri Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga memberikan keterangan terkait efisiensi anggaran yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran meliputi perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), peringatan, perayaan, dan kegiatan seremonial lainnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai honorer, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sri Mulyani memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT.

Instruksi Presiden dan Implementasi Efisiensi

Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres tersebut, setiap kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk mereviu anggaran belanja masing-masing sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Seluruh menteri Kabinet Merah Putih diminta untuk menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, hasil tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

Menteri Keuangan kemudian akan melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan mencantumkannya pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Para kepala daerah juga diminta untuk menyesuaikan APBD 2025 sebagai imbas dari pemangkasan dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun.

Reaksi dan Tanggapan

Prabowo juga menyinggung adanya pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa ada upaya untuk merekayasa informasi seolah-olah penghematan ini akan berdampak pada pemotongan gaji ASN. Prabowo menegaskan bahwa perlawanan semacam ini adalah hal yang biasa ketika ada upaya untuk melakukan perbaikan.

Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kabinet Merah Putih yang bersedia anggarannya dipangkas demi kepentingan rakyat. Prabowo meyakini bahwa pemerintah akan berhasil karena berada di pihak yang benar dan membela kepentingan rakyat banyak. Dengan adanya penegasan dari Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diharapkan kebijakan efisiensi anggaran ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengalihkan sumber daya ke program-program yang lebih prioritas dan mendesak, seperti penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, efisiensi anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Kesimpulan

​Penegasan Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran yang tidak akan mengganggu gaji ASN dan operasional pemerintah menunjukkan komitmen untuk pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.​ Dengan mengalihkan anggaran yang dihemat ke program-program prioritas seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Dukungan dari Menteri Keuangan serta implementasi melalui Inpres No. 1/2025 menandakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini, meskipun ada tantangan dan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Ikuti terus dan saksikan informasi berharga yang terbaru tentang Prabowo Tegaskan Efisiensi Gaji ASN dan Operasional.