Prabowo Subianto menegaskan bahwa UMKM memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja. Meski kontribusinya signifikan, UMKM kerap kali menghadapi kendala modal dan terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi, khususnya ketika pandemi Covid-19 berdampak berat pada sektor ini.

Pandemi menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi, terutama pada UMKM yang banyak bergantung pada perputaran uang harian dan sering tidak memiliki dana cadangan yang cukup untuk menahan dampak ekonomi jangka panjang. Akibatnya, banyak UMKM yang beralih ke bank-bank BUMN untuk memperoleh bantuan kredit guna bertahan di tengah krisis. Namun, beban utang ini menjadi semakin sulit untuk dilunasi bagi banyak pelaku UMKM yang kesulitan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Prabowo melihat penghapusan utang sebagai solusi untuk memberikan “napas baru” bagi pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk kembali fokus pada pengembangan usaha tanpa beban utang yang berlebihan.

Baca Juga: Viral! Pegawai SPBU Wanita Di Bandung Ditampar Pemotor Berjaket Hitam, Netizen Geram

Alasan dan Tujuan Prabowo Mengusulkan Penghapusan Utang

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa penghapusan utang UMKM di bank BUMN bertujuan untuk:

1. Memulihkan Ekonomi Rakyat: Usulan ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi rakyat kecil yang menjadi tulang punggung Indonesia, mengingat UMKM tersebar luas di berbagai wilayah dan berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.
2. Mendorong Kemandirian Ekonomi: Dengan terlepas dari beban utang, UMKM dapat lebih mandiri dan berfokus pada produktivitas usaha serta pengembangan yang lebih kreatif, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap lembaga keuangan.
3. Meningkatkan Daya Saing UMKM: Prabowo menganggap bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing UMKM, sehingga mereka mampu berkompetisi tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional. Penghapusan utang memberi mereka kesempatan untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas produk dan teknologi tanpa takut terjerat masalah finansial.
4. Menyederhanakan Struktur Ekonomi: Prabowo menyoroti pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan sederhana, di mana UMKM mendapatkan akses ke program-program yang lebih mendukung. Hal ini diharapkan bisa memperbaiki ketimpangan ekonomi di Indonesia yang masih tinggi.

Tanggapan Erick Thohir Perlu Pendekatan yang Seimbang

Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, menyambut baik niat Prabowo untuk membantu UMKM, tetapi ia menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih seimbang. Menurut Erick, meski usulan penghapusan utang memiliki niat baik, terdapat sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan kesinambungan lembaga perbankan.

Erick menjelaskan bahwa bank BUMN tidak hanya berfungsi sebagai sumber kredit, tetapi juga harus menjaga kesehatan finansialnya. Penghapusan utang besar-besaran tanpa strategi yang terukur dapat berdampak pada neraca keuangan bank-bank tersebut. Untuk itu, Erick mengusulkan agar terdapat kriteria yang jelas dalam penerapan penghapusan utang bagi UMKM. Sehingga hanya pelaku usaha yang paling membutuhkan yang mendapatkan keringanan utang.

Alternatif Kebijakan Erick Thohir Pendekatan Berbasis Keringanan dan Penjadwalan Ulang

Erick menyarankan pendekatan yang lebih fleksibel seperti restrukturisasi utang. Yang memungkinkan UMKM mendapatkan keringanan pembayaran tanpa harus menghapus utang secara keseluruhan. Beberapa opsi yang diusulkan Erick termasuk:

1. Penjadwalan Ulang Pembayaran: Erick mengusulkan agar pembayaran utang bagi UMKM di bank BUMN dapat dijadwal ulang dengan tenggat waktu yang lebih panjang. Dengan begitu. Pelaku UMKM masih bisa mengelola modal mereka tanpa terlalu terbebani oleh kewajiban cicilan jangka pendek.
2. Pengurangan Bunga atau Keringanan Bunga: Sebagai alternatif lain. Erick mengusulkan pemberian keringanan berupa pengurangan bunga bagi UMKM yang kesulitan membayar utang. Hal ini dapat membantu meringankan beban keuangan mereka dan memungkinkan mereka untuk bangkit kembali.
3. Program Bantuan Modal Kerja: Erick menekankan pentingnya program bantuan modal kerja yang bersifat hibah atau pinjaman lunak bagi UMKM. Melalui bantuan ini, pelaku UMKM bisa mendapatkan tambahan modal tanpa harus menambah beban utang yang sudah ada.
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Erick menyarankan peningkatan dukungan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki suku bunga rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, sehingga pelaku UMKM mendapatkan akses kredit yang lebih terjangkau.

Tantangan dan Pertimbangan Jangka Panjang

Baik usulan Prabowo maupun Erick memiliki niat yang sama yaitu untuk mendorong UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Namun, penerapan kebijakan semacam ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti:

1. Risiko Moral Hazard: Penghapusan utang secara total bisa menimbulkan risiko moral hazard. Di mana pelaku usaha merasa tidak memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman mereka, yang dapat berdampak negatif pada sistem perbankan.
2. Dampak terhadap Stabilitas Bank BUMN: Penghapusan utang besar-besaran bisa mengganggu neraca keuangan bank BUMN. Untuk menghindari kerugian, perlu ada sistem seleksi yang jelas bagi pelaku UMKM yang berhak atas kebijakan ini.
3. Dampak pada Penerimaan Negara: Jika penghapusan utang dilakukan tanpa kompensasi yang memadai, hal ini dapat berdampak pada pendapatan negara. Mengingat bahwa sektor perbankan milik negara turut berkontribusi terhadap penerimaan nasional.
4. Keberlanjutan Kebijakan: Untuk menjaga keberlanjutan, penghapusan utang perlu diiringi dengan program pengembangan UMKM yang mendalam. Termasuk pelatihan keuangan, digitalisasi usaha, dan akses pasar.

Kesimpulan

Usulan Prabowo untuk menghapus utang. UMKM dan tanggapan Erick Thohir yang mempertimbangkan pendekatan alternatif menunjukkan bahwa perhatian terhadap sektor UMKM semakin meningkat. Dalam upaya membangun ekonomi yang inklusif. Sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya berfokus pada keringanan jangka pendek tetapi juga pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan yang tepat dapat membantu UMKM untuk tidak hanya bertahan. Tetapi juga berkembang secara berkelanjutan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, penghapusan utang bagi UMKM atau kebijakan alternatif yang diajukan perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi. Ketepatan sasaran, dan perlindungan terhadap lembaga perbankan. Dengan begitu. Indonesia dapat memastikan bahwa sektor UMKM dapat berkembang dengan stabil tanpa mengorbankan kesehatan keuangan bank BUMN maupun stabilitas ekonomi nasional. Sekarang kalian jangan ragu karena viralfirstnews.com akan selalu memberikan informasi mengenai berita viral, ter-update dan terbaru setiap harinya.