Pria di Bogor Kemas Minyak Curah Jadi Minyakita Ilegal, Raup hingga Rp 600 Juta

Seorang pria berinisial TRM di Bogor ditangkap polisi karena kemas minyak goreng curah jadi Minyakita ilegal, meraup keuntungan hingga Rp 600 juta per bulan.

Tersangka melakukan praktik ilegal ini sejak Januari 2025 di sebuah gudang di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minyakita sendiri merupakan merek dagang minyak goreng sawit yang diproduksi untuk menyediakan minyak goreng sehat dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dibawah ini KEPPOO INDONESIA akan memberikan informasi terkait seorang pria di Bogor kemas Minyak Curah jadi Minyakita Ilegal, dan meraup keuntungan hingga Rp 600 Juta. Yuk mari simak sekarang!

 

Pengungkapan Kasus Minyakita Ilegal di Bogor

Pada hari Senin, 10 Maret 2025, pihak kepolisian berhasil mengungkap praktik “pengemasan minyak goreng ilegal” dengan merek “Minyakita” di sebuah gudang yang berlokasi di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial TRM yang diduga sebagai pelaku utama dalam kegiatan ilegal ini.

Terungkap bahwa TRM telah melakukan “pengemasan ulang” minyak curah menjadi kemasan berlabel “Minyakita”, yang kemudian dijual di atas “Harga Eceran Tertinggi (HET)”. Keuntungan yang berhasil diraup oleh tersangka mencapai angka fantastis, yaitu Rp 600 juta per bulan.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai peredaran minyak goreng kemasan plastik yang berbeda secara fisik dan ukuran dari “Minyakita” yang resmi. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa kemasan satu liter tersebut hanya berisi sekitar 750 mililiter minyak goreng.

Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!

 

Modus Operandi dan Dampak Ilegal

Modus operandi yang digunakan oleh TRM adalah dengan mendapatkan bahan baku “minyak curah” dari wilayah Tangerang dan Cakung. Minyak curah tersebut kemudian dibawa ke sebuah gudang di Cijujung, Bogor, untuk diolah dan dikemas ulang. Proses “pengemasan ulang” ini dilakukan dengan menggunakan merek “Minyakita palsu”, yang kemudian dijual di atas “harga eceran tertinggi (HET)”.

Selain itu, pelaku juga mengurangi takaran minyak dalam kemasan, yang seharusnya 1 liter menjadi hanya 750-800 ml. Dalam kemasan tersebut, tidak dicantumkan berat bersih yang sesuai dan menggunakan izin edar BPOM yang sudah tidak berlaku. TRM berperan sebagai koordinator supervisor yang mengelola, menerima bahan baku, mengoperasionalkan, dan mengedarkan Minyakita ke pasaran.

Dalam operasinya, TRM mampu memproduksi sebanyak 8 ton per hari, atau sekitar 10.500 pack Minyakita. Lebih lanjut, TRM menjual produk tersebut seharga Rp 15.600 per bungkus, padahal harga yang seharusnya dijual oleh distributor tingkat pertama adalah Rp 13.500. Akibatnya, harga di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dari “HET”.

Baca Juga: Kabar Kasus Korupsi Pertamina Punya Grup WA “Orang-Orang Senang”, Apa Kata Kejagung?

Reaksi dan Implikasi Kasus

Kasus “pengemasan minyak goreng ilegal” ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media. Banyak pihak yang mengecam tindakan TRM karena merugikan konsumen dan mencoreng citra merek “Minyakita”. Pemerintah Kabupaten Bogor juga memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian dalam mengungkap dan menindak tegas pelaku kejahatan ekonomi ini.

Diharapkan, dengan terungkapnya kasus ini, dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain dan mencegah terjadinya praktik serupa di kemudian hari. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli produk kebutuhan sehari-hari, serta melaporkan jika menemukan adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran. Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal dan palsu di pasaran.

Barang Bukti dan Tindakan Hukum

Dalam operasi penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TRM. Barang bukti tersebut meliputi dua buah mesin curah yang digunakan untuk mengepak minyak, delapan tangki dengan kapasitas satu liter, empat buah drum plastik warna biru, dan 400 dus merek “Minyakita ilegal” berisi 4.800 bungkus yang siap diedarkan.

Atas perbuatannya, TRM dijerat dengan tindak pidana perlindungan konsumen karena mengurangi mutu dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Polisi masih terus melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dan pemilik gudang.

Hingga saat ini, Satreskrim telah memeriksa enam orang saksi, termasuk pejabat setempat, untuk mengusut tuntas kasus ini. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk mendalami alur, asal-usul bahan baku, peredaran, dan gudang yang digunakan oleh tersangka.

Minyakita dalam Regulasi Perdagangan

“Minyakita” merupakan merek dagang untuk minyak goreng sawit yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Minyakita diproduksi dengan tujuan untuk menyediakan minyak goreng yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan “Harga Eceran Tertinggi (HET)” untuk Minyakita, yaitu sebesar Rp 13.500 per liter untuk distributor tingkat pertama. Namun, dalam praktiknya, banyak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET, terutama saat terjadi kelangkaan atau peningkatan permintaan.

Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan produksi dan distribusi Minyakita agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Minyak Goreng Curah dan Permasalahannya

Permasalahan “Minyak goreng curah” merupakan minyak goreng yang dijual tanpa kemasan, biasanya dalam bentuk drum atau jerigen. Minyak goreng curah umumnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Namun, minyak goreng curah juga memiliki beberapa permasalahan, antara lain kurang higienis dalam proses distribusi dan rentan dioplos dengan minyak jelantah. Pemerintah sebenarnya telah berencana untuk melarang peredaran minyak goreng curah mulai Januari 2020, namun kebijakan ini kemudian dibatalkan. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong produsen untuk menjual minyak goreng kemasan dengan harga yang lebih terjangkau.

Perlindungan Konsumen dan Penegakan Hukum

Kasus pemalsuan “Minyakita” ini menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang perdagangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik curang yang merugikan, seperti pemalsuan merek, pengurangan takaran, dan penjualan di atas HET. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran.

Selain itu, konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam membeli produk, serta berani melaporkan jika menemukan adanya indikasi kecurangan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, diharapkan praktik-praktik curang di bidang perdagangan dapat diminimalisir dan tercipta iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca informasi ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan ragu datang kembali untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi viral yang ada di KEPPOO INDONESIA.