RI Kutuk Keputusan Sepihak Israel yang Ingin Mengambil Alih Seluruh Kota Gaza
Pemerintah Republik Indonesia (RI) kutuk keputusan sepihak Israel yang berencana mengambil alih Kota Gaza, ibu kota Jalur Gaza, Palestina.
Langkah yang diumumkan dan disetujui oleh kabinet keamanan Israel pada 8 Agustus 2025 tersebut dinilai sebagai tindakan agresif yang memperburuk konflik dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Dibawah ini KEPPOO INDONESIA akan memberikan ulasan mengenai kutukan RI terhadap Israel yang sepihak ingin mengambil alih seluruh kota Gaza.
Keputusan Israel Mengambil Alih Kota Gaza
Rencana Israel mengambil alih Kota Gaza diumumkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, disetujui oleh kabinet keamanan melalui pemungutan suara mayoritas. Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas operasi militer, mengalahkan Hamas, serta mengendalikan zona tersebut secara langsung.
Dalam rencananya, militer Israel akan beroperasi di kota yang menjadi pemukiman padat penduduk dengan tujuan mendemiliterisasi dan mengendalikan keamanan secara penuh sekaligus membentuk pemerintahan sipil alternatif yang bukan dari Hamas maupun Otoritas Palestina.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS, Segera download!

Reaksi Pemerintah Indonesia Atas Keputusan Israel
Pemerintah Indonesia mengecam keras rencana sepihak Israel ini sebagai pelanggaran kedaulatan Palestina dan mengancam perdamaian regional. Indonesia menegaskan dukungan penuh kepada rakyat Palestina dan menilai tindakan pendudukan ini hanya akan memperpanjang penderitaan warga Gaza serta menimbulkan eskalasi konflik yang lebih luas.
Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional agar mengambil langkah nyata mengutuk dan menghentikan agresi yang dapat menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Dampak Kemanusiaan Bagi Warga Gaza
Rencana pengambilalihan penuh Kota Gaza ini memicu kelangkaan bantuan kemanusiaan, evakuasi paksa, dan potensi pengungsian besar-besaran warga sipil. Berdasarkan informasi terbaru, warga Gaza diwajibkan mengungsi ke wilayah tertentu sebelum operasi militer Israel lebih intensif dilanjutkan.
Organisasi internasional dan PBB memperingatkan potensi bencana kemanusiaan akibat operasi ini. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur vital tetapi juga korban jiwa di kalangan penduduk sipil.
Baca Juga:
Penolakan dan Kecaman Dari Komunitas Internasional
Selain Indonesia, banyak negara dan organisasi internasional dengan tegas mengecam rencana Israel. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat untuk membahas isu ini. Beberapa negara Eropa seperti Jerman mengumumkan penghentian penjualan senjata kepada Israel sebagai bentuk protes terhadap eskalasi militer ini.
Seruan agar Israel menghentikan rencana pengambilalihan dan menempuh cara damai kembali bergema di banyak forum internasional.
Sikap Israel dan Penjelasan Pemerintahnya
Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa pengambilalihan ini adalah bagian dari strategi mengalahkan Hamas dan memastikan keamanan negaranya. Netanyahu menyebut bahwa setelah menguasai Gaza. Israel akan menyerahkan kendali kepada “pemerintahan sipil alternatif” yang tidak berafiliasi dengan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Namun, rencana ini mendapat kritik keras bahkan dari kalangan dalam Israel sendiri, termasuk pejabat militer yang menilai operasi ini rawan menimbulkan risiko tinggi terhadap sandera dan masa depan keamanan.
Seruan Indonesia Untuk Penyelesaian Damai
Indonesia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengutamakan dialog sebagai jalan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Upaya diplomasi dan mediasi internasional harus diperkuat demi menghindari jatuhnya korban sipil dan mempercepat terciptanya perdamaian yang adil dan abadi.
Indonesia menegaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina sebagai landasan untuk semua proses negosiasi ke depan.
Kesimpulan
Keputusan kabinet keamanan Israel pada 8 Agustus 2025 untuk mengambil alih kendali penuh Kota Gaza menuai kecaman keras dari Pemerintah Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman serius terhadap perdamaian.
Rencana tersebut akan menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang besar bagi warga Palestina di Gaza. Hal ini memicu protes dari komunitas internasional, dan mendapat penolakan bahkan dari kalangan militer Israel sendiri.
Indonesia menekankan perlunya penyelesaian damai melalui dialog dan menghormati hak rakyat Palestina agar konflik berkepanjangan dapat segera diakhiri dengan cara yang adil dan berkelanjutan.
Buat kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru dan ter-update lainnya, kalian bisa kunjungi KEPPO INDONESIA, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik dan terviral baik itu yang ada didalam negeri ataupun diluar negeri.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari jabar.antaranews.com
- Gambar Kedua dari benuanta.co.id