Rocky Gerung: Kalau di Prancis, Kepala Sri Mulyani Sudah Lama Dipenggal Tuh!
Pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan kritik keras kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kritik tersebut bermula dari pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa gaji guru dan dosen merupakan beban negara yang cukup besar. Rocky Gerung menanggapinya dengan sindiran pedas yang mengacu pada masa Revolusi Prancis, “Kalau di Prancis, kepala Anda sudah dipenggal.”
Pernyataan ini menimbulkan diskusi dan perdebatan yang luas di masyarakat. Berikut ini KEPPOO INDONESIA akan memberikan ulasan lengkap tentang kritik Rocky, konteks pernyataan Sri Mulyani, serta dampaknya.
Pernyataan Sri Mulyani yang Memicu Kontroversi
Sri Mulyani dalam sebuah acara di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada awal Agustus 2025 mengemukakan pandangan bahwa beban negara dalam membayar gaji guru dan dosen sangat besar.
Dia bahkan mempertanyakan sejauh mana negara harus menanggung sepenuhnya biaya tersebut, dan mengisyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.
Pernyataan ini kemudian viral dan menimbulkan polemik karena dianggap menggeser tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS, Segera download!
Sindiran Keras Rocky Gerung Dengan Revolusi Prancis
Merespon pernyataan tersebut, Rocky Gerung mengeluarkan kritik pedas dalam kanal YouTube pribadinya. Ia mengatakan bahwa jika Sri Mulyani berada di era Revolusi Prancis, “kepalanya sudah dipenggal.”
Analogi ini merujuk pada masa ketika rakyat Prancis menentang para elit yang dianggap menindas dan lalai pada kepentingan rakyat, sehingga para pejabat dihukum mati dengan cara dipenggal.
Sindiran tersebut bertujuan menegaskan bahwa sikap seperti Sri Mulyani sangat tidak bisa ditoleransi oleh rakyat karena mengabaikan kewajiban negara.
Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan
Menurut Rocky Gerung, pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyediakan akses pendidikan yang setara.
Oleh karena itu, apapun alasan efisiensi anggaran, negara tidak bisa menganggap pendidikan sebagai beban finansial yang harus dialihkan ke masyarakat, terutama terhadap guru dan dosen yang menjadi pilar utama.
Baca Juga:
Kritik Atas Pendekatan Pemerintah Dalam Kelola Anggaran
Rocky mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilainya terlalu neoliberal dan pragmatis dalam mengelola anggaran, dengan mengabaikan aspek sosial kemanusiaan dan keadilan sosial.
Ia menyebut pemandangan yang seperti ini akan merongrong fondasi sosialitas di negara Indonesia yang diamanatkan sebagai salah satu negara sosialisme moderat.
Pengurangan tanggung jawab negara dalam pendidikan menurutnya akan memperbesar kesenjangan sosial dan menurunkan mutu sumber daya manusia ke depan.
Respons Masyarakat dan Perdebatan Publik
Kritik keras Rocky mendapat dukungan luas dari kalangan aktivis pendidikan dan masyarakat yang selama ini mengeluhkan kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan guru serta kualitas pendidikan.
Namun, tidak sedikit pula yang mendukung reformasi anggaran dan efisiensi yang diupayakan pemerintah sebagai langkah untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Perdebatan ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan fiskal dan tuntutan sosial yang harus dicari solusinya secara bijak.
Sikap Pemerintah dan Harapan Akan Dialog Terbuka
Hingga saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan tanggapan resmi atas kritik Rocky Gerung tersebut. Pemerintah masih terus mengupayakan keseimbangan antara pengelolaan anggaran yang efisien dan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan.
Diharapkan terjadi dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar kebijakan pendidikan di masa depan dapat lebih adil dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Kritik keras Rocky Gerung terhadap Sri Mulyani atas pernyataan soal gaji guru sebagai beban negara yang menjadi sorotan penting dalam diskursus pendidikan nasional. Melalui analogi keras Revolusi Prancis, Rocky menegaskan bahwa sikap menggeser tanggung jawab negara pada pendidikan berpotensi membahayakan masa depan bangsa.
Perdebatan ini menandai perlunya penyeimbangan antara efisiensi anggaran pemerintahan dan komitmen negara dalam memenuhi hak fundamental rakyat atas pendidikan. Dialog yang terbuka dan inklusif menjadi jalan utama untuk merumuskan kebijakan yang humanis dan efektif demi mencerdaskan bangsa secara merata dan berkeadilan.
Buat kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru dan ter-update lainnya, kalian bisa kunjungi KEPPO INDONESIA, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik dan terviral baik itu yang ada didalam negeri ataupun diluar negeri.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari harianaceh.co.id
- Gambar Kedua dari antaranews.com
