Siapa Sushila Karki yang Dipercaya Memimpin Transisi Politik di Nepal?

​Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, ditunjuk sebagai perdana menteri sementara Nepal pada Jumat, 12 September 2025.

Pelantikan ini terjadi setelah gelombang protes besar yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.

Protes tersebut, yang dikenal sebagai “Gerakan Gen Z”, menuntut perubahan signifikan dalam struktur politik dan pemerintahan Nepal.

Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran KEPPOO INDONESIA.

Karier Hukum Sushila Karki

Sushila Karki memulai karier hukumnya pada tahun 1979 setelah menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Banaras Hindu, India. Ia mengawali profesinya sebagai asisten dosen di Mahendra Multiple Campus di Dharan pada 1986 hingga 1989.

Pada periode yang sama, ia menjabat sebagai Presiden Pengadilan Zonal Koshi hingga 1990. Keterlibatannya dalam gerakan pro-demokrasi 1990 yang menggulingkan rezim Panchayat membuatnya dipenjarakan di Penjara Biratnagar. Pengalaman tersebut menginspirasi Karki untuk menulis novel berjudul Kara, yang menggambarkan perjuangan dan penderitaannya selama masa penahanan.

Pada tahun 2002, Karki diangkat sebagai Presiden Pengadilan Banding Biratnagar, dan pada tahun 2004, ia menjadi Advokat Senior di Asosiasi Pengacara Nepal. Kariernya mencapai puncak pada Januari 2009 ketika ia diangkat sebagai hakim ad hoc Mahkamah Agung Nepal, dan statusnya menjadi permanen pada tahun berikutnya.

Selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 2016–2017, Karki dikenal karena ketegasannya dalam menangani kasus-kasus korupsi tinggi. Termasuk memerintahkan penyelidikan terhadap pejabat tinggi yang terlibat dalam skandal. Meskipun menghadapi upaya pemakzulan, ia tetap mempertahankan integritasnya dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Mandat Dari Generasi Z

Mandat dari Generasi Z menjadi landasan utama dalam transisi politik yang terjadi di Nepal pada September 2025.

Gelombang protes besar yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, mencerminkan keresahan mendalam generasi muda terhadap praktik korupsi, ketidakadilan sosial, dan ketidaktransparanan dalam pemerintahan.

Protes ini, yang dikenal sebagai “Gerakan Gen Z”, tidak hanya menuntut perubahan struktural dalam sistem politik Nepal, tetapi juga menginginkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan bebas dari pengaruh politik yang korup.

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, kelompok-kelompok Gen Z menyusun sebuah mandat 13 poin yang diserahkan kepada pemerintahan interim yang dipimpin oleh Sushila Karki.

Mandat ini mencakup seruan untuk reformasi anti-korupsi, transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara, serta pembaruan dalam sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Baca Juga: Krisis Nepal: Presiden Mundur, Penjara Dibobol, 1500 Tahanan kabur

Perdana Menteri Perempuan

​Penunjukan Karki sebagai perdana menteri interim mencerminkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Nepal.

​Abhi Subedi, seorang profesor, penyair, dan dramawan Nepal, berkomentar bahwa pilihan terhadap Karki di tengah krisis menunjukkan bahwa masyarakat Nepal dinamis dan tidak anti-perempuan.

​Ia menambahkan bahwa kemampuan Karki untuk berdiri teguh demi keadilan adalah kekuatannya, dan keberanian, karakter. Serta visinya itulah yang menginspirasi kaum muda Gen Z untuk melihatnya sebagai pemimpin mereka.

​Meskipun demikian, struktur patriarki di Nepal sudah lama mulai terkikis. ​Sejak konstitusi baru diadopsi pada tahun 2015, perempuan silih berganti menduduki jabatan tertinggi negara, termasuk presiden, ketua Mahkamah Agung, dan ketua parlemen.

​Penulis Nepal Bhushita Vasistha berpendapat bahwa peran Karki sebagai perdana menteri interim tidak seharusnya dilihat semata-mata dari lensa gender atau identitas.

​Ia menyebutnya sebagai “revolusi akal sehat” di mana semua orang tanpa memandang identitas dan ideologi bersuara menuntut tata kelola yang baik dan melawan korupsi.

Tantangan yang Dihadapi Sushila Karki

Sebagai pemimpin dalam masa transisi, Karki menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan situasi politik dan sosial Nepal. Protes yang berlangsung sebelumnya menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur negara dan menimbulkan korban jiwa.

Selain itu, ia harus menghadapi tekanan untuk melakukan reformasi struktural dalam sistem politik dan pemerintahan Nepal. Karki berkomitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.

Terima kasih atas waktunya, semoga informasi ini bisa membantu Anda dan siap menghadapi situasi apa pun. Kunjungi kami lagi untuk terus mendapatkan kabar viral dan update terkini lainnya di KEPPOO INDONESIA.

---