Skandal Aset Unipa, Petrus Minta DPRD Sikka Bongkar Dugaan Manipulasi
Skandal aset Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere kembali mencuat ke permukaan, memicu perhatian luas dari publik dan civitas akademika di daerah tersebut.
Advokat senior, Petrus Selestinus, secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka untuk mengungkap dugaan manipulasi aset dan akta pendirian Unipa yang diduga merugikan Pemerintah Daerah (Pemda) Sikka.
Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran adanya pengalihan aset daerah tanpa pertanggungjawaban yang jelas, yang berpotensi membawa kerugian bagi masyarakat dan kualitas pendidikan di kawasan tersebut.
Dibawah ini KEPPOO INDONESIA akan membahas skandal aset Universitas Nusa Nipa yang mengemuka dan desakan Petrus Selestinus kepada DPRD Sikka untuk mengungkap dugaan manipulasi dalam pengelolaan aset tersebut.
Perubahan Mencurigakan Dalam Akta Pendirian Unipa
Menurut Petrus Selestinus, permasalahan krusial berawal dari adanya perubahan akta pendirian Unipa yang sangat mencurigakan. Awalnya, Unipa berdiri berdasarkan Akta Nomor 5 yang menyatakan bahwa kampus tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah Sikka.
Namun, secara tiba-tiba terjadi perubahan akta menjadi Nomor 21 yang mencantumkan Unipa sebagai milik Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Nipa, dengan pembina yayasan bernama Alexander Longginus dan Yosep Ansar Rera. Perubahan ini diduga dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Sikka, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait legalitas dan keabsahan pengalihan aset tersebut.
Perubahan akta tersebut membawa implikasi penting, terutama terkait status aset dan modal awal pendirian Unipa. Semula, kekayaan awal universitas yang tercatat sebesar Rp2 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sikka sesuai Pasal 19 Akta Nomor 5.
Namun, saat akta diubah, aset dan modal awal Pemda Sikka otomatis dialihkan menjadi milik yayasan tanpa proses transparan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada Pemda. Hal ini menimbulkan kegelisahan bahwa aset daerah yang seharusnya menjadi milik masyarakat telah berpindah tangan tanpa tata kelola yang akuntabel.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!
Dorongan Untuk DPRD Sikka Menggunakan Hak Angket
Dalam menyikapi situasi ini, Petrus Selestinus menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sikka tidak boleh bersikap pasif. Sebagai wakil rakyat dan pengawas pengelolaan aset daerah, DPRD harus memanfaatkan hak angket untuk membuka ruang investigasi dan klarifikasi terkait keberadaan aset dan status hukum Unipa.
Langkah ini diperlukan agar pengelolaan aset Pemda yang dipercayakan kepada lembaga pendidikan dapat diawasi secara ketat. Transparansi dan akuntabilitas kepada publik menjadi hal yang wajib dilakukan. Menurut Petrus, penggunaan hak angket penting untuk meminta keterangan dari berbagai pihak dan mengungkap dugaan pelanggaran hukum serta potensi korupsi dalam perubahan akta tersebut.
Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang selama ini menjadi kerinduan civitas akademika Unipa dan masyarakat Maumere. Situasi polemik yang sudah berlangsung lama turut mengguncang rasa percaya publik terhadap institusi pendidikan sekaligus menimbulkan keresahan sosial.
Baca Juga:
Dampak Terhadap Pendidikan dan Kepercayaan Masyarakat
Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum dan aset, tetapi juga menyentuh masa depan pendidikan tinggi di Sikka. Ketidakjelasan status kepemilikan dan pengelolaan aset bisa merusak kualitas pendidikan di Unipa. Hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Civitas akademika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan merasa resah dan bingung menghadapi ketidakpastian ini. Unipa telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Aset universitas berasal dari dana APBD, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan fungsinya sesuai tujuan pendidikan. Dugaan manipulasi dan pengalihan aset tanpa pengawasan menjadi perhatian serius. Persoalan ini harus diselesaikan secara profesional dan objektif demi kepentingan bersama.
Respon Masyarakat dan Harapan ke Depan
Masyarakat Maumere dan pemangku kepentingan lokal menyambut baik desakan Petrus Selestinus terhadap DPRD Sikka. Mereka berharap DPRD mengambil peran aktif dalam mengungkap kasus perubahan akta dan pengelolaan aset. Harapan besar disematkan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
DPRD diminta menerapkan mekanisme yang transparan dalam memeriksa bukti dan dokumen terkait. Tujuannya agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengembalian aset daerah ke jalur semestinya menjadi prioritas demi kemaslahatan masyarakat luas.
Desakan ini juga menjadi sinyal kuat penolakan terhadap praktik korupsi dan manipulasi. Pengawasan ketat dan pemberantasan korupsi dipandang sebagai kunci menjaga integritas serta keberlanjutan pembangunan daerah. Simak dan ikuti terus KEPPOO INDONESIA agar Anda tidak ketinggalan berita informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar dari www.rctiplus.com
