Skandal Korupsi Terbongkar! KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus OTT Proyek di OKU

Kronologi OTT KPK di OKU

Pada tanggal 15 Maret, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terkait dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU. OTT ini merupakan tindak lanjut dari laporan mengenai adanya praktik korupsi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun 2025.

Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk tiga anggota DPRD OKU, yaitu Ferlan Juliansyah, M Fahrudin, dan Umi Hartati, serta Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, dan dua orang dari pihak swasta, yaitu M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.

OTT ini berhasil mengungkap adanya dugaan suap terkait dengan sembilan proyek fisik di Dinas PUPR OKU yang meliputi berbagai pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dengan nilai total mencapai puluhan miliar rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK menahan keenam tersangka untuk 20 hari pertama, mulai dari tanggal 16 Maret hingga 4 April.

Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!

Daftar Tersangka yang Ditetapkan KPK

KPK telah menetapkan enam tersangka terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini diumumkan setelah KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Berikut adalah daftar lengkap tersangka yang ditetapkan oleh KPK:

• Ferlan Juliansyah (FJ): Anggota Komisi III DPRD OKU.
• M Fahrudin (MFR): Ketua Komisi III DPRD OKU.
• Umi Hartati (UH): Ketua Komisi II DPRD OKU.
• Nopriansyah (NOP): Kepala Dinas PUPR OKU.
• M Fauzi alias Pablo (MFZ): Pihak swasta.
• Ahmad Sugeng Santoso (ASS): Pihak swasta.

Ferlan, Fahrudin, Umi, dan Nopriansyah dijerat pasal terkait suap, pemotongan anggaran, dan gratifikasi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, Fauzi dan Ahmad dijerat pasal terkait penyuapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. KPK menduga para tersangka terlibat dalam praktik korupsi terkait fee proyek di Dinas PUPR OKU.

Baca Juga: Ifan Seventeen Ungkap Keseriusannya Sebagai Direktur Utama PT PFN

Proyek-Proyek Infrastruktur yang Terindikasi Korupsi

Sembilan proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU menjadi lahan korupsi, dengan Kepala Dinas PUPR, Nopriansyah (NOP), menawarkan proyek-proyek tersebut kepada pihak swasta dengan iming-iming fee 22%. Fee tersebut dibagi menjadi 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD.

Proyek-proyek tersebut meliputi rehabilitasi rumah dinas bupati sekitar Rp 8,3 miliar, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati sekitar Rp 2,4 miliar, pembangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten OKU senilai Rp 9,8 miliar, pembangunan jembatan Desa Guna Makmur senilai Rp 983 juta, peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus-Desa Bandar Agung Rp 4,9 miliar.

Peningkatan jalan Desa Panai Makmur-Guna Makmur senilai Rp 4,9 miliar, peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur senilai Rp 4,9 miliar, peningkatan jalan senilai Rp 4,8 miliar, dan peningkatan jalan Desa Makarti Tama sebesar Rp 3,9 miliar. Nopriansyah juga mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CV di Lampung Tengah

Kerugian Negara dan Dampak Sosial

Korupsi dalam proyek infrastruktur mengakibatkan kerugian negara yang signifikan dan berdampak negatif pada kualitas proyek, ekonomi, dan sosial masyarakat. Kerugian negara akibat korupsi di sektor konstruksi mencapai Rp138,39 triliun pada 2012-2022. Korupsi menyebabkan pembengkakan biaya proyek hingga 40% dari nilai kontrak, penurunan kualitas infrastruktur, dan proyek mangkrak, yang menghilangkan potensi manfaat ekonomi.

Dampak sosial dari korupsi termasuk ketidakpuasan masyarakat, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik, serta potensi ketidakstabilan politik. Masyarakat merasa dirugikan ketika anggaran publik disalahgunakan, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pemerintah.

Korupsi juga menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, kesehatan, pendidikan, informasi, dan hukum. Proyek infrastruktur yang terhambat atau berkualitas rendah akibat korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Proses Hukum dan Langkah KPK Selanjutnya

Proses hukum kasus korupsi melibatkan beberapa lembaga dengan kewenangan penyidikan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan KPK. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Setelah penyelidikan dan penyidikan, tahap selanjutnya adalah penuntutan dan pelimpahan kasus ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menggunakan strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi, yang meliputi penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sula Penindakan melibatkan penanganan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Namun sula Pencegahan mencakup perbaikan sistem untuk meminimalisir celah korupsi. Sula Pendidikan bertujuan untuk menyamakan pemahaman masyarakat tentang korupsi dan membangun budaya antikorupsi

Kesimpulan

Kasus korupsi di Dinas PUPR OKU menunjukkan dampak negatif korupsi pada pembangunan infrastruktur dan kerugian negara. Enam tersangka telah ditetapkan, termasuk anggota DPRD dan pihak swasta, terkait suap proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. KPK menggunakan Trisula Pemberantasan Korupsi, yang meliputi penindakan, pencegahan, dan pendidikan, dalam menangani kasus ini.

Korupsi merugikan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan untuk memastikan anggaran publik digunakan secara efektif dan efisien. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap mengenai KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus OTT di OKU.