Viral, Kades Bogor Minta Dana Rp 165 Juta Ke Perusahaan Untuk Halalbihalal
Kades Bogor Ade Endang Saripudin, menjadi sorotan publik setelah minta dana Rp 165 juta ke sejumlah perusahaan untuk acara halalbihalal.
Permintaan ini terungkap melalui surat yang viral di media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah mengambil tindakan dengan menginstruksikan Inspektorat untuk memeriksa yang bersangkutan. KEPPOO INDONESIA akan membahas lebih dalam lagi mengenai Kades Bogor yang minta dana Rb 165 juta ke perusahaan untuk Halalbihalal.
Kronologi Kejadian
Kasus ini bermula ketika surat permintaan dana dari Kades Klapanunggal beredar luas di media sosial. Surat tersebut ditujukan kepada sejumlah perusahaan dengan maksud meminta sumbangan dana sebesar Rp 165 juta untuk penyelenggaraan acara halalbihalal.
Acara tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat, 21 Maret 2025. Surat tersebut mencantumkan rincian anggaran yang dibutuhkan, termasuk untuk bingkisan, uang saku, kain sarung, konsumsi, penceramah, pembaca Al-Qur’an, sewa pengeras suara, dan biaya tak terduga.
Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!
Reaksi dan Klarifikasi
Sontak, permintaan dana ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak pihak menyayangkan tindakan Kades Klapanunggal tersebut, terlebih surat itu menggunakan kop resmi Pemkab Bogor. Menanggapi hal ini, Kades Ade Endang Saripudin menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram resmi Pemkab Bogor.
Ia mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa surat tersebut hanya bersifat imbauan. Ade juga berjanji akan menarik kembali surat-surat yang telah beredar dan meminta para pengusaha untuk mengabaikannya.
Baca Juga: Terbakar Api Cemburu, Pria di Jakpus Nekat Menusuk Selingkuhan Istrinya
Tindakan Pemkab Bogor
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa pihaknya telah turun tangan untuk menangani masalah ini. Ia telah memerintahkan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk melakukan penelusuran lebih lanjut guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Bupati Bogor juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang pemerintah desa untuk meminta THR kepada perusahaan. Pemkab Bogor menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak diperbolehkan.
Analisis dan Implikasi
Kasus permintaan dana oleh Kades Klapanunggal ini menjadi sorotan karena beberapa alasan. Pertama, tindakan tersebut dinilai kurang etis karena memanfaatkan jabatan untuk meminta sumbangan kepada pihak swasta. Kedua, penggunaan kop surat resmi Pemkab Bogor dalam surat permintaan dana tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa tindakan tersebut direstui oleh pemerintah daerah. Ketiga, kasus ini mencuat di tengah upaya pemerintah untuk mencegah praktik korupsi dan pungutan liar.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur pemerintah desa untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap деятельности pemerintah desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
manfaatkan waktu anda untuk mengeksplorisasi berita terbaru dan menarik lainnya hanya di KEPPOO INDONESIA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari detik.com
