Makassar Membara: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Tutup Jalur Trans-Sulawesi

Makassar, kota yang dikenal dengan Coto dan semangat perlawanannya, kembali bergejolak di Aksi Indonesia Gelap. Senin, 17 Februari 2025, menjadi saksi bisu ketika ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi ini bukan sekadar orasi dan teriakan, melainkan sebuah pernyataan keras yang berani, dengan memblokade jalur Trans-Sulawesi, urat nadi transportasi darat yang menghubungkan berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mahasiswa memilih menutup jalan? Mari kita telusuri lebih dalam.

Indonesia Gelap, Simbol Kekecewaan dan Tuntutan Mahasiswa

Tajuk Indonesia Gelap sendiri bukan tanpa makna. Ia menjadi simbol kekecewaan mendalam mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Lebih jauh, aksi ini juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap warisan kebijakan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Tagar #IndonesiaGelap pun menggema di media sosial, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi negara. “Aksi damai hari ini untuk menyikapi persoalan yang terjadi, khususnya adili Jokowi,” tegas Muhammad Zulfikar Ridha, Ketua Cabang HMI Makassar Timur, saat menyampaikan aspirasinya di tengah aksi.

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menyoroti kebijakan pemerintahan saat ini, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan masa lalu yang dianggap berdampak negatif bagi masyarakat.

Trans-Sulawesi Lumpuh

Aksi Indonesia Gelap di Makassar tidak hanya sekadar demonstrasi biasa. Massa mahasiswa memblokade perempatan Jalan Perintis Kemerdekaan, sebuah titik strategis yang merupakan bagian dari jalur Trans-Sulawesi. Mereka membakar ban bekas di tengah jalan, menciptakan kobaran api yang menjadi simbol kemarahan dan ketidakpuasan.

Sebuah mobil bak terbuka pun dijadikan panggung orasi, tempat para mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka dengan lantang. Akibat aksi blokade ini, jalur menuju Kabupaten Maros dan wilayah lain di Sulawesi Selatan mengalami kemacetan panjang.

Informasi Gembira bagi pecinta bola, Ayo nonton pertandingan bola khusunya timnas garuda, Segera download!

 

Kendaraan-kendaraan terjebak, aktivitas ekonomi terganggu, dan masyarakat merasakan dampak langsung dari aksi demonstrasi ini. Meskipun demikian, aksi ini tetap mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang merasakan hal serupa dengan para mahasiswa.

Akar Permasalahan

Lantas, apa saja tuntutan konkret yang disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap ini? Berdasarkan pantauan di lapangan dan berbagai sumber berita, terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus kritikan mahasiswa:

• Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan: Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, yang dianggap akan semakin memberatkan mahasiswa dan merusak kualitas pendidikan. Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
• Tolak Pengambilalihan Lahan Rakyat: Mahasiswa menentang pengambilalihan lahan rakyat untuk proyek-proyek pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil. Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan kebijakan publik yang tidak berdasarkan riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
• Tolak Pendidikan Berbasis PTN-BH: Mahasiswa menolak transformasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum (BH), karena dianggap akan mengkomersialisasikan pendidikan dan menghilangkan akses bagi masyarakat kurang mampu.
• Tolak Revisi UU Minerba: Mahasiswa menentang revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang memungkinkan kampus mengelola tambang, karena dianggap akan merusak independensi akademik dan lingkungan.
• Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan memisahkannya dari anggaran pendidikan, karena dinilai membebani anggaran pendidikan dan kurang efektif.
• Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran: Mahasiswa menuntut reshuffle kabinet Prabowo-Gibran yang dianggap tidak pro-rakyat, serta meminta Prabowo untuk menegaskan tentang pemindahan ibu kota.

Baca Juga: Driver Ojol dan Kurir Demo di Kemenaker, Minta THR Wajib Tahun Ini

Reaksi Pemerintah dan Aparat Keamanan

Menanggapi aksi demonstrasi Indonesia Gelap di berbagai daerah, termasuk Makassar, aparat keamanan meningkatkan pengamanan di titik-titik strategis. Di Jakarta, misalnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.623 personel polisi untuk mengamankan jalannya aksi. Jalan Medan Merdeka Barat yang dekat dengan Istana Negara bahkan ditutup menggunakan beton untuk membatasi gerak massa.

Rekayasa lalu lintas juga dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi kemacetan akibat aksi demonstrasi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari provokasi yang dapat memicu kericuhan.

Suara Mahasiswa Didengar atau Diabaikan?

​Aksi Indonesia Gelap di Makassar, yang bergema hingga ke berbagai daerah, menjadi penanda pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat.​ Demonstrasi ini adalah bukti nyata bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktor aktif yang peduli terhadap berbagai permasalahan yang membelit negara.

Mereka turun ke jalan, menyampaikan kritikan, dan mengajukan tuntutan dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah: akankah suara mahasiswa ini benar-benar didengar oleh pemerintah? Apakah tuntutan-tuntutan yang telah disuarakan dengan lantang akan dipertimbangkan secara serius dan diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan baru?

Ataukah suara mereka hanya akan bergema tanpa arti, diabaikan begitu saja oleh para penguasa yang merasa memiliki otoritas penuh? Jawabannya akan sangat menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan.

Indonesia Gelap Bentuk Perlawanan Rakyat

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyoroti maraknya tagar #IndonesiaGelap di media sosial dan menilai bahwa hal ini merupakan bentuk perlawanan nyata dari mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat.

“Saya perhatikan pemerintah ini terlalu arogan terhadap rakyatnya. Mereka merasa paling benar dan paling mampu, sehingga mengabaikan hak-hak rakyat,” ujar Ferdinand. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap otoriter dan mendengarkan suara rakyat.

Pelajaran dari Indonesia Gelap

Aksi Indonesia Gelap di Makassar menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya dialog dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang damai dan konstruktif. Pemerintah perlu menghormati hak tersebut dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Akankah Aksi Indonesia Gelap Terulang?

Aksi Indonesia Gelap di Makassar mungkin hanya menjadi awal dari gelombang demonstrasi yang lebih besar di masa depan. Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan mahasiswa dan masyarakat, bukan tidak mungkin aksi serupa akan terulang kembali.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi akar penyebab aksi Indonesia Gelap. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Hanya dengan cara itulah kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan aksi-aksi demonstrasi yang merugikan dapat dihindari. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi informasi viral terupdate lainnya hanya di KEPPOO INDONESIA.